Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Menteri Terjerat Korupsi, Sekjen PPP Minta Jokowi Segera Tunjuk Pengganti

Kompas.com - 08/12/2020, 11:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo tak berlama-lama membiarkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Ad Interim.

Seperti diketahui, Kemensos dan KKP dipimpin menteri Ad Interim sejak Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri KP Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi.

Arsul Sani meminta, Presiden Jokowi segera menunjuk menteri definitif untuk dua pos kementerian tersebut.

"Karena biasanya menteri sementara tidak akan mengambil keputusan terkait hal-hal penting yang memerlukan keputusan seorang menteri, sehingga tidak terhindarkan kebutuhan untuk menunjuk menteri definitif," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Meski Tangkap Menteri, Novel Baswedan: Pelemahan KPK Benar-benar Ada

Arsul mengatakan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki perhatian agar roda pemerintahan tidak terganggu karena dua menteri tersandung kasus korupsi.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait pergantian dua pos kementerian tersebut sekaligus melakukan reshuffle kabinet.

"Tentu kalau publik memang melihatnya bahwa pengisian dua pos menteri ini memang bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan reshuffle," ujar dia.

"Terlebih kabinet juga sudah berjalan lebih dari setahun, jadi wajar juga jika dievaluasi kinerjanya," kata Arsul Sani.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy Prabowo kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Sedangkan, Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Adapun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari P Batubara.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Tinjau Proyek Rel Layang Simpang Joglo Solo, Kakorlantas: Solusi Urai Kemacetan

Nasional
Cerita Kontingen TNI AU 'Air Drop' Logistik di Gaza: 'Warning' Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Cerita Kontingen TNI AU "Air Drop" Logistik di Gaza: "Warning" Daerah Militer hingga GPS Hilang Saat Terbang

Nasional
PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

PDI-P Khawatir Kecurangan Pilpres Direplikasi dalam Pilkada

Nasional
Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku 'Kakak Saya Jenderal' Berujung Diusut Puspom TNI

Pengendara Mobil Pelat TNI Mengaku "Kakak Saya Jenderal" Berujung Diusut Puspom TNI

Nasional
Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Fakta Pembunuhan Danramil 04 Aradide: Dibunuh OPM, Kondisi Paniai Masih Kondusif

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Sekjen PDI-P Sebut Pemilu 2024 Jadi Puncak Penyalahgunaan Kekuasaan Jokowi

Nasional
Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Megawati Akan Bertemu Prabowo Setelah Sidang Sengketa Hasil Pilpres Selesai

Nasional
RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

RS Polri Butuh 7 Hari Selesaikan Pemeriksaan Korban Kecelakaan Gran Max di Tol Cikampek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com