Dua Menteri Terjerat Korupsi, Sekjen PPP Minta Jokowi Segera Tunjuk Pengganti

Kompas.com - 08/12/2020, 11:21 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo tak berlama-lama membiarkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Ad Interim.

Seperti diketahui, Kemensos dan KKP dipimpin menteri Ad Interim sejak Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri KP Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi.

Arsul Sani meminta, Presiden Jokowi segera menunjuk menteri definitif untuk dua pos kementerian tersebut.

"Karena biasanya menteri sementara tidak akan mengambil keputusan terkait hal-hal penting yang memerlukan keputusan seorang menteri, sehingga tidak terhindarkan kebutuhan untuk menunjuk menteri definitif," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Meski Tangkap Menteri, Novel Baswedan: Pelemahan KPK Benar-benar Ada

Arsul mengatakan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki perhatian agar roda pemerintahan tidak terganggu karena dua menteri tersandung kasus korupsi.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait pergantian dua pos kementerian tersebut sekaligus melakukan reshuffle kabinet.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu kalau publik memang melihatnya bahwa pengisian dua pos menteri ini memang bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan reshuffle," ujar dia.

"Terlebih kabinet juga sudah berjalan lebih dari setahun, jadi wajar juga jika dievaluasi kinerjanya," kata Arsul Sani.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy Prabowo kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Sedangkan, Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Adapun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari P Batubara.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Guru Besar FK UI Nilai Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia Saat Ini Serupa dengan India

Nasional
IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

IDI: Varian Delta Virus Corona Lebih Berbahaya, Banyak Menyerang Orang Berusia Muda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X