Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Menteri Terjerat Korupsi, Sekjen PPP Minta Jokowi Segera Tunjuk Pengganti

Kompas.com - 08/12/2020, 11:21 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta Presiden Joko Widodo tak berlama-lama membiarkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipimpin oleh Menteri Ad Interim.

Seperti diketahui, Kemensos dan KKP dipimpin menteri Ad Interim sejak Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri KP Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi.

Arsul Sani meminta, Presiden Jokowi segera menunjuk menteri definitif untuk dua pos kementerian tersebut.

"Karena biasanya menteri sementara tidak akan mengambil keputusan terkait hal-hal penting yang memerlukan keputusan seorang menteri, sehingga tidak terhindarkan kebutuhan untuk menunjuk menteri definitif," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Meski Tangkap Menteri, Novel Baswedan: Pelemahan KPK Benar-benar Ada

Arsul mengatakan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki perhatian agar roda pemerintahan tidak terganggu karena dua menteri tersandung kasus korupsi.

Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait pergantian dua pos kementerian tersebut sekaligus melakukan reshuffle kabinet.

"Tentu kalau publik memang melihatnya bahwa pengisian dua pos menteri ini memang bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan reshuffle," ujar dia.

"Terlebih kabinet juga sudah berjalan lebih dari setahun, jadi wajar juga jika dievaluasi kinerjanya," kata Arsul Sani.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy Prabowo kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Sedangkan, Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Adapun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo.

Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari P Batubara.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com