Ketua DPR Puan Maharani: Harga Vaksin Covid-19 Harus Terjangkau

Kompas.com - 08/12/2020, 09:00 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengenakan batik. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada Jumat (2/10/2020), Puan menegaskan bahwa batik adalah kekayaan Indonesia yang harus terus dibanggakan.  Dok Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani mengenakan batik. Memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada Jumat (2/10/2020), Puan menegaskan bahwa batik adalah kekayaan Indonesia yang harus terus dibanggakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan harga vaksin Covid-19 terjangkau. 

"Masyarakat yang tidak mampu atau berisiko tinggi harus difasilitasi. Pastikan harga vaksin mandiri terjangkau, karena harga tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat memperoleh vaksin tersebut," ujar dia.

Hal tersebut disampaikan Puan menyusul kedatangan 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Indonesia pada Minggu (6/12/2020).

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan intensitas edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin Covid-19. 

Puan mengatakan, edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin penting dilakukan agar masyarakat bersedia divaksin sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Kedatangan Vaksin Covid-19, Wajah Semringah Jokowi, dan Harapan Tenaga Kesehatan

Namun, Puan menegaskan, pemberian vaksin tersebut harus sesuai prosedur, pertimbangan ilmiah, dan hasil uji klinis yang baik.

"Setelah vaksin tiba di Tanah Air, selanjutnya pemerintah harus meningkatkan edukasi dan sosialisasi manfaat serta keamanan vaksin tersebut supaya masyarakat mau divaksin untuk mencegah penularan wabah Covid-19,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Puan juga meminta agar distribusi vaksin dilakukan berdasarkan analisis data yang akurat.

Ia meminta, pemerintah memberikan informasi secara jelas mengenai waktu pemberian dan penerima vaksin serta mekanisme untuk vaksin gratis dan vaksin mandiri.

Baca juga: Epidemiolog Sebut Vaksin Covid-19 Sinovac Belum Aman, Ini Penyebabnya

Lebih lanjut, Puan meminta masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan Covid-19 seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

"Meski sudah ada vaksin, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk kesehatan dan keselamatan diri kita, dan orang-orang di sekitar kita," kata dia. 

Sebelumnya, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia, pada Minggu (6/12/2020) malam.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.

Baca juga: BPOM Pastikan Segera Ambil Keputusan Jika Ada Laporan Efek Samping Vaksin Covid-19

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang tiba pada Minggu malam merupakan vaksin siap suntik.

Menurut Jokowi, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

Selain itu, akan tiba 45 juta dosis bahan baku curah untuk pembuatan vaksin Covid-19. Sebanyak 45 juta dosis itu akan tiba dalam dua gelombang.

Gelombang pertama sebanyak 15 juta dosis dan gelombang kedua 30 juta dosis.

“Selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita akan bersyukur Alhamdulillah vaksin sudah tersedia artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah covid-19,” tutur dia.

“Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Lakpesdam PBNU Nilai Soal-Soal TWK Pegawai KPK Ngawur dan Tidak Profesional

Nasional
Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Muhaimin Iskandar Singgung Pemerintah yang Larang Masyarakat Mudik tetapi Izinkan WNA Masuk

Nasional
Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Indonesia Kecam Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel Saat Tarawih di Masjid Al Aqsa

Nasional
Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X