Kompas.com - 07/12/2020, 23:48 WIB
Penyidik senior KPK Novel Baswedan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAPenyidik senior KPK Novel Baswedan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan, pelemahan KPK akibat revisi Undang-Undang KPK merupakan sebuah kenyataan.

Ia menilai, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan revisi UU KPK menguatkan Komisi Antirasuah.

"Upaya pelemahan KPK benar-benar ada. Jadi kalau ada yang justru seolah-seolah menetralisir menyampaikan seolah-olah KPK tak ada apa-apa, saya termasuk orang yang tidak setuju di sana," kata Novel dalam sebuah diskusi yang ditayangkan akun Youtube BEM UI, Senin (7/12/2020).

Novel mengatakan, revisi UU KPK jelas telah memangkas sejumlah kewenangan KPK serta membuat proses penindakan menjadi berbelit-belit karena penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan kini harus seizin Dewan Pengawas KPK.

Baca juga: Pakar: Terburu-buru Anggap KPK Tak Dilumpuhkan, Meski Kembali OTT


Selain itu, perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara juga dikhawatirkan menggerus independensi KPK yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja KPK.

Atas perubahan-perubahan tersebut, Novel pun berpendapat kewenangan yang dimiliki KPK merupakan yang terlemah dibandingkan dengan penegak hukum lainnya.

"Tapi ketika ditanya, kenapa kok bisa tangkap menteri dan lain-lain? Itu tidak lepas dari bagaimana kegigihan dari pegawai KPK, dedikasi, semangat, dan banyak hal lain lagi," ujar Novel.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan sebanyak empat kali dalam kurun waktu Rabu (25/11/2020) sampai dengan Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Penuturan Novel Baswedan yang Mengaku Sempat Berencana Mundur dari KPK

Dari empat OTT tersebut, KPK pun menetapkan dua orang menteri dan dua orang kepala daerah sebagai tersangka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

MUI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Batalkan Puasa, Kondisi Kesehatan Tetap Diperhatikan

Nasional
Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Keaslian Rumah Achmad Soebardjo Diharapkan Tidak Berubah Setelah Ganti Pemilik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

[POPULER NASIONAL] Kemenag Gelar Sidang Isbat | Gatot Nurmantyo dan Rizieq Shihab Dinilai Layak Jadi Presiden

Nasional
Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Latar Belakang Seragam Baru Satpam Berwarna Coklat seperti Seragam Polisi...

Nasional
Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Cerita tentang Menteri yang Menangis, Mengiba, Minta Masuk dalam Kabinet Jokowi

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Mencapai 15,1 Juta Dosis

Nasional
Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Puan Ajak Masyarakat Jadikan Ibadah Puasa sebagai Momentum Tingkatkan Takwa dan Kepedulian

Nasional
Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Jokowi: Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Semoga Negeri ini Dijauhkan dari Penyakit dan Bencana

Nasional
Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Kasus Suap Pajak di Kalsel, KPK Cari Truk yang Diduga Bawa Barang Bukti

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Penyuap Juliari Batubara Akui Ada Istilah Bina Lingkungan di Kemensos

Nasional
Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat di Asia Tenggara

Nasional
Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Moeldoko Sebut Masa Transisi Pengelolaan TMII Sudah Dimulai

Nasional
Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Pro-Kontra Peleburan Kemenristek ke Kemendikbud: Kepentingan Investasi hingga Peningkatan Peran Dikti

Nasional
Ada Istilah 'Titipan Pak Menteri' di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Ada Istilah "Titipan Pak Menteri" di Sidang Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Libatkan Juliari Batubara

Nasional
Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X