Kompas.com - 07/12/2020, 23:36 WIB
Saksi ahli dari pemohon Zainal Arifin Mochtar memberikan keterangan dalam sidang uji formil UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Sidang uji formil atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon yaitu ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASaksi ahli dari pemohon Zainal Arifin Mochtar memberikan keterangan dalam sidang uji formil UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Sidang uji formil atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli dari pemohon yaitu ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir tidak dapat disimpulkan sebagai bukti revisi UU KPK tidak melemahkan Komisi Antirasuah itu.

"Kita terlalu terburu-buru kalau ada yang menyimpulkan bahwa KPK kembali ke track-nya atau KPK tidak dilumpuhkan karena perubahan UU. Ini menurut saya itu kesimpulan terlalu sumir, kepagian," kata Zainal dalam diskusi yang ditayangkan akun Youtube BEM UI, Senin (7/12/2020).

Zainal menuturkan, bukti pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tersebut salah satunya dapat dilihat dari jumlah OTT yang terjadi pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang 2020, sejauh ini KPK telah menggelar tujuh kali OTT. Sementara pada tahun 2019, ada 21 OTT yang dilakukan KPK, sedangkan pada 2018 KPK melakukan OTT sebanyak 28 kali.

"Kalau kemudian ada yang mengatakan KPK berhasil, KPK tak dilumpuhkan, sebenarnya mudah sekali untuk membantah itu dengan memperlihatkan bagaimana kontruksi jumlah OTT sekarang dengan OTT dulu," ujar Zainal.

Baca juga: Penuturan Novel Baswedan yang Mengaku Sempat Berencana Mundur dari KPK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zainal pun menilai OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa waktu terakhir hanya menunjukkan KPK masih memiliki denyut.

Kendati berdenyut, KPK dinilai masih berada dalam kondisi yang tidak ideal untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

"KPK still beating, masih bebunyi, masih berdenyut. Tapi kalau disuruh lari sprint 100 meter atau kalau disuruh berlari maraton 42 kilometer saya yakin kolaps," ujar Zainal.

Oleh karena itu, ibarat orang yang sedang kritis, KPK saat ini masih membutuhkan napas buatan dan harus diselamatkan.

Diketahui, KPK menggelar operasi tangkap tangan sebanyak empat kali dalam kurun waktu Rabu (25/11/2020) sampai dengan Sabtu (5/12/2020).

Dari empat OTT tersebut, KPK pun menetapkan dua orang menteri dan dua orang kepala daerah sebagai tersangka yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Jokowi: Gas dan Rem Harus Dinamis Sesuai Perkembangan Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Jokowi: Kita Tak Bisa Buat Kebijakan Pembatasan yang Sama dalam Durasi Panjang

Nasional
Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Terbitkan Edaran, Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Turun

Nasional
Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Jokowi: Penanganan Covid-19 Bertumpu pada 3 Pilar Utama

Nasional
Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Kemenag Salurkan Rp 3,62 Triliun untuk BOS Madrasah Tahap I

Nasional
Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Soal Temuan Ombudman Terkait TWK, Ketua KPK: Kami Akan Ambil Sikap

Nasional
RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

RI Rentan Radikalisme, Gus Halim Ingin UIN Walisongo Jadi Benteng Pancasila

Nasional
Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Cerita Greysia-Apriyani kepada Jokowi, Akui Deg-degan Saat Set Pertama

Nasional
BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus

Nasional
Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Menkes: 72 Juta Dosis Vaksin Tiba pada Agustus, Vaksinasi Bisa Dipercepat

Nasional
Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Video Call dengan Greysia/Apriyani, Jokowi: Saya Senang Banget dan Bangga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X