Dua Menteri Tersangka Korupsi, KPK Didorong Segera Lakukan Pencegahan Agar Kasus Serupa Tak Terulang

Kompas.com - 07/12/2020, 23:17 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi UU KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong agar segera melaksanakan langkah pencegahan setelah menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara serta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M Syarif mengatakan, upaya pencegahan harus segera dilakukan agar kasus korupsi serupa di masa depan tak terjadi lagi.

"Kita mengusulkan setelah penindakan, langsung kita lakukan upaya-upaya pencegahan. Misalnya sekarang ada penindakan di KKP dan di Kementerian Sosial, maka upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi hal serupa harus segera dilakukan," kata Laode dalam acara diskusi yang ditayangkan akun Youtube BEM UI, Senin (7/12/2020).

Laode mengaku dorongan tersebut telah ia sampaikan kepada para pimpinan KPK dalam acara "KPK Mendengar" yang digelar KPK mengundang para mantan pimpinan KPK, Senin.

Baca juga: KPK Bertemu Mantan Pimpinan hingga Tokoh Agama, Bahas Pemberantasan Korupsi

Laode menuturkan, berulangnya kasus korupsi Kementerian Sosial yang telah menjerat tiga orang menterinya bisa menjadi contoh kegagalan KPK dalam membangun sistem pencegahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini berarti bahwa, satu, mungkin pencegahan kita setelah kita melakukan penangkapan tidak terlalu intens di Kementerian Sosial," ujar Laode.

Namun, di sisi lain, Laode menyebut KPK sesungguhnya sudah mengawal program bantuan sosial sejak awal hingga akhirnya membuat Juliari terjerat kasus korupsi.

Hal itu ia ketahui dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang mengaku telah menyampaikan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi bansos kepada Kemensos.

"Tapi mungkin waktu itu menterinya berpikir,'mungkin ini tidak akan diapa-apain,' seperti itu, dan akhirnya yang terjadi seperti sekarang," kata Laode.

Oleh sebab itu, Laode mengingatkan kepada seluruh pejabat publik agar mengutamakan kepentingan rakyat, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: 3 Mobil Diamankan KPK saat OTT Kasus Bansos Covid-19, Diduga Hasil Suap

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X