Kompas.com - 07/12/2020, 21:00 WIB
Logo Bareskrim KOMPAS.com/Devina HalimLogo Bareskrim
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri telah melayangkan panggilan kedua kepada calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi untuk diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu.

Kader Partai Demokrat tersebut berstatus sebagai tersangka karena diduga melakukan kampanye lebih awal.

"Penyidik telah menyampaikan panggilan kedua untuk pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian R Djajadi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Mulyadi sedianya diperiksa di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, pada Senin hari ini.

Baca juga: Berawal dari Tampil di Sebuah Acara Televisi, Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Namun, Andi menuturkan bahwa Mulyadi tak memenuhi panggilan pertamanya tersebut.

Kendati demikian, pengacara Mulyadi telah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik pada Senin sore.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Pihak Mulyadi) meminta pemeriksaan dilaksanakan setelah hari pungut suara," ujarnya.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Dalam kasus ini, Mulyadi diduga melakukan kampanye lebih awal ketika tampil dalam program di sebuah stasiun televisi nasional yang dihadiri Mulyadi pada 12 November 2020.

Konten dalam tayangan itu yang dinilai bermuatan kampanye sehingga Mulyadi dilaporkan.

Jika mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Sumbar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik, kampanye lewat media massa baru dilaksanakan pada 22 November-5 Desember 2020.

Setelah kasusnya disidik oleh kepolisian, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Baca juga: Cagub Sumbar Mulyadi Tak Penuhi Panggilan Bareskrim

Mulyadi terancam hukuman penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama tiga bulan serta denda maksimal Rp 1 juta.

Adapun dalam Pilkada Sumbar, Mulyadi dan pasangannya Ali Mukhni menempati nomor urut 1. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan PAN yang sama-sama mendapatkan 10 kursi di DPRD Sumbar.

Selain menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Sumbar, Mulyadi merupakan anggota DPR RI asal Sumbar selama tiga periode hingga saat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.