Kompas.com - 07/12/2020, 17:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada 2020 tinggal menghitung hari untuk dilaksanakan. Pandemi Covid-19 tak menghalangi penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya. 

Pasien Covid-19 pun tetap dapat memilih pada Pilkada serentak ini, meski dirinya dinyatakan tidak sehat dan sedang menjalani perawatan baik di rumah sakit inap ataupun isolasi mandiri.

Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjamin pasien tersebut tetap bisa menyalurkan hak pilihnya.

KPU menjamin hal tersebut menggunakan ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020.

Baca juga: Mekanisme Pemungutan Suara Pilkada 2020 bagi Pasien Positif Covid-19

Berdasarkan pasal 73 poin 1 PKPU 6/2020, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat mendatangi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap menggunakan hak pilihnya.

Tentu, hal ini akan terlaksana dengan persetujuan saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tak sampai di situ, KPU masih memiliki pasal 73 ayat 2 yang disebutkan, petugas KPPS yang mendatangi pemilih berjumlah dua orang. Petugas akan didampingi oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu), pengawas TPS beserta saksi.

KPU juga menjamin kesehatan dan keamanan petugas dalam menjalankan hal yang bisa dikatakan "rawan" di tengah pandemi ini.

Baca juga: Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS Saat Hari H Pilkada

Jaminannya diatur dalam Pasal 73 ayat 5 huruf c mengenai petugas yang datang akan menggunakan alat pelindung diri (APD). Ditambah pasal 73 ayat 5 huruf e di mana petugas diminta tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Kendati begitu banyaknya pasal yang digunakan KPU sebagai 'penjamin' agar pasien Covid-19 tetap dapat menggunakan hak suaranya, sebagaimana kebijakan, akan menemukan tanggapan berupa kritik maupun saran.

Diminta batalkan

Kritikan datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, pemberian suara secara langsung oleh pasien Covid-19 sebaiknya tidak dilakukan dalam Pilkada 2020.

"Sebab, bisa sangat berisiko menjadi medium penularan Covid-19. Daripada menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman pemilih dan petugas pemilihan, hal itu lebih baik dihindari," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan

Bukan tanpa alasan, Titi melihat, belum ada simulasi yang betul meyakinkan bahwa skema pemilih dengan status terinfeksi Covid-19 dapat menyuarakan langsung hak politiknya berjalan aman dan sehat.

Ia juga berpendapat, kondisi Covid-19 di Indonesia tengah memburuk, dilihat dari jumlah kasus positif serta angka tenaga kesehatan yang terinfeksi terus meningkat.

"Ini kan memperlihatkan betapa rentannya interaksi langsung dengan pasien Covid-19 juga bisa menularkan virus tersebut kepada pihak lain," terang dia.

Mekanisme pemungutan suara yang tidak tepat

Meski demikian, ia menilai secara substansi, ketentuan yang dibuat KPU memiliki maksud baik dan berusaha secara optimal memenuhi hak pilih warga negara tanpa kecuali sesuai amanat konstitusi.

Titi menyebut, asas pemilu mensyaratkan agar setiap warga negara bisa difasilitasi hak suaranya dengan sebaik mungkin.

Baca juga: 10 Hari Terakhir, Bawaslu Temukan 458 Kampanye Langgar Protokol Kesehatan

"Dan upaya itu diterjemahkan KPU dengan berupaya tetap memastikan pasien Covid-19 yang sedang dirawat dan isolasi mandiri tetap bisa memberikan suara melalui metode home voting, di mana petugas mendatangi mereka untuk fasilitasi pemberian suara," ucapnya.

Negara-negara lain juga melakukan hal serupa dengan tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi, tanpa mendiskriminasi pihak manapun termasuk pasien Covid-19.

Hanya saja, kata dia, caranya tidak seperti yang dilakukan di Indonesia yaitu mengirim petugas ke RS dan ke rumah-rumah untuk menyambangi pasien Covid-19.

"Mereka kebanyakan memilih skema pemungutan suara melalui pos lewat voting by mail atau mail-in ballot. Jadi, ide atau gagasannya merupakan sesuatu yang baik karena berusaha menjaga inklusivitas pemilu," ungkap Titi.

Pertimbangkan ulang

Melihat berbagai risiko yang akan dihadapi jika pemberian suara secara langsung oleh pasien Covid-19 tetap dilaksanakan, Titi meminta agar KPU menimbang ulang rencana itu.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

"Saya berpandangan sebaiknya KPU menimbang ulang pemberian suara oleh pasien Covid-19 apabila tidak bisa menjamin prosedur layanan dengan standar keamanan tinggi bahwa mekanisme itu tidak akan mentransmisi Covid-19," tegasnya.

Hal ini menurutnya lebih baik, daripada menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman baik kepada pemilih maupun petugas pemilihan.

Ia menilai, keselamatan dan keamanan warga negara adalah hal yang utama dilakukan saat ini karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus baru.

"Hal itu lebih baik dihindari. Sebab keamanan dan keselematan warga negara adalah yang utama saat ini. Agar keadilan itu bisa dirasakan oleh semua orang," harap Titi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Bareskrim Temukan 25 Hektar Ladang Ganja di Aceh, Bakal Dimusnahkan

Nasional
PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

PPATK Proses Informasi Adanya Transaksi dari Rekening Brigadir J Setelah Meninggal

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

UPDATE 17 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,11 Persen

Nasional
UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

UPDATE 17 Agustus: Kasus Covid-19 Tambah 5.253, Total Mencapai 6.297.484

Nasional
Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Bendera Merah Putih Berkibar Tandai Peresmian Museum Batu Bara MIND ID di Tanjung Enim

Nasional
Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Ragam Baju Adat Para Menteri di Acara Upacara Kemerdekaan RI dan Alasan di Baliknya

Nasional
Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Cerita Farel Prayoga Menyanyi di Istana Merdeka: Persiapan hanya Sehari

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Jokowi Pimpin Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

BERITA FOTO: Meriahnya Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka

Nasional
KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Nasional
Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.