Kompas.com - 07/12/2020, 16:57 WIB
Petugas logistik saat memindahkan kotak suara untuk Pilkada Kabupaten Mojokerto dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke truk pengangkut, Senin (7/12/2020). KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍPetugas logistik saat memindahkan kotak suara untuk Pilkada Kabupaten Mojokerto dari gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke truk pengangkut, Senin (7/12/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati waktu pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah 2020 tinggal menghitung hari, namun sejumlah kendala masih dihadapi oleh penyelenggara pemilu di lapangan. 

Penyelenggaraan pilkada pada tahun ini memang berbeda dari tahun sebelumnya, karena dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu diperlukan persiapan yang matang agar ajang kontestasi politik di daerah tidak menjadi klaster penularan virus corona baru. 

Penyelenggara pemilu pun telah melakukan antisipasi dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang akan melaksanakan jalannya pemilu. Meski demikian proses distribusi APD yang menjadi salah satu senjata untuk mengantisipasi penularan kurang berjalan lancar. 

Berdasarkan temuan Ombudsman RI pada 28-30 November di 31 KPUD, sebanyak 22 KPUD ternyata belum mendistribusikan APD guna melindungi petugas dari penyebaran Covid-19 pada hari pemungutan suara.

Baca juga: AMSI Gelar Cek Fakta Pilkada 2020 di 20 Wilayah

Daerah tersebut di antaranya KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Batam, KPU Kota Depok, KPU Kota Surabaya, hingga KPU Kota Tangerang Selatan.

Dari temuan itu juga menunjukkan terdapat KPU yang justru mendistribusikan langsung APD kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Padahal, penyaluran APD semestinya lebih dulu diberikan kepada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan, temuan ini menunjukkan adanya dugaan maladministrasi berupa tidak kompetennya ketua KPUD dalam pendistribusian APD.

"Ini bisa menjadi suatu reminder atau alarm bagi KPU, KPUD, dan juga Bawaslu, baik pusat maupun daerah, untuk mempercepat kinerjanya," ujar Meliala dalam konferensi pers, Rabu (2/12/2020).

Temuan ini pun sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam pengawasannya, Bawaslu menemukan masih adanya pistol termometer yang belum tersebar secara merata di seluruh lokasi pemungutan suara.

Ketua Bawaslu, Abhan menuturkan, keberadaan pistol termometer sangat krusial untuk mengukur suhu pemilih yang mendatangi TPS.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Situasi Pilkada Solo Diprediksi Jadi Jalan Tol untuk Gibran-Teguh

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X