Reshuffle Kabinet Dinilai Urgen Setelah 2 Menteri Jadi Tersangka

Kompas.com - 07/12/2020, 16:49 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut, reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju urgen dilakukan.

Pasalnya, sudah dua menteri Jokowi yang jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari P Batubara.

"Terkait dengan hal ini ya jadinya urgen untuk dilaksanakan reshuffle," kata Hendri kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Hendri menyebut, reshuffle mendesak karena menteri koordinator tak mungkin lama-lama menjabat sebagai menteri ad interim. Harus ada menteri definitif yang ditunjuk untuk menggantikan menteri yang terjerat kasus hukum.

Baca juga: Bansos Covid-19 Dikorupsi, Warga: Sekelas Menteri Mengambil Hak Rakyat...

Momentum ini, kata Hendri, justru bisa digunakan Jokowi untuk melakukan perbaikan kinerja di kabinetnya yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun ini.

"Enggak usah ada penangkapan menteri oleh KPK pun kalau presiden mau reshuffle ya dia reshuffle, sebenarnya kalau reshuffle kan kebutuhan dari presiden aja," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terkait dengan pengganti Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, Hendri memprediksi, sosoknya bisa berasal dari profesional, profesional yang dekat dengan partai politik, atau masih kader partai.

Untuk kursi Menteri Sosial, Hendri memprediksi diisi kader Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, atau Golkar. PAN diperkirakan akan diberi kursi menteri karena manuvernya beberapa waktu belakangan yang seolah menunjukkan kedekatan dengan Jokowi.

Kemudian, untuk kursi Menteri Kelautan dan Perikanan, diperkirakan Jokowi akan menunjuk kalangan profesional yang dekat dengan partai atau kader partai seperti PDI-P, Gerindra atau Golkar.

"Jika (yang ditunjuk) Golkar mungkin ada rasa terima kasih Pak Jokowi kepada Menteri Airlangga (Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Umum Golkar) setelah meloloskan UU Ciptaker mungkin ditukar posisinya," ujar Hendri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

Nasional
Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

Nasional
Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

Nasional
Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

Nasional
Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

Nasional
WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

Nasional
Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Bantu Amankan KTT G20, KSAL Siapkan Kapal Perang hingga Pesawat Udara

Nasional
Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.