Kompas.com - 07/12/2020, 15:33 WIB
Petugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin. ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTOPetugas menurunkan kontainer berisi vaksin COVID-19 saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020). Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Sinovac, China, tiba di tanah air untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke Bio Farma selaku BUMN produsen vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, proses fatwa vaksin Covid-19 baru sampai pada tahap menunggu kelengkapan data dari produsen melalui Bio Farma.

"Memang komunikasi sudah jalan terus dengan produsen melalui Bio Farma, tetapi kami lihat kelengkapan datanya masih belum semuanya. Kami masih menunggu kelengkapannya itu satu hal," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Ia melanjutkan, MUI juga masih menunggu penetapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum bisa menyatakan bahwa vaksin tersebut halal atau tidak.

Baca juga: Vaksin Sinovac Tiba di indonesia, Jabar Utamakan Wilayah Berisiko Tinggi

Lebih lanjut Lukman mengatakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menentukan kehalalan produk obat.

"Ada tiga syarat dari obat itu harus ada safety, quality dan efficacy. BPOM itu mengeluarkan izin atas dasar tiga hal itu. Safety-nya bagaimana keamanannya, kualitasnya dan khasiatnya bagaimana. Kalau sudah ada itu, BPOM akan keluarkan surat apapun rekomendasinya," jelasnya.

Untuk itu, Lukman mengatakan tengah menunggu surat rekomendasi dari BPOM, baru MUI dapat mengeluarkan fatwa.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, proses ini sudah sejalan dengan apa yang diungkapkan Presiden Joko Widodo terkait tahapan vaksin.

"Pemerintah sepakat seperti yang sudah dikatakan Presiden, prosedurnya tetap menempuh seperti itu. Kehadiran vaksin memang ada, tapi prosedurnya seperti apa ya tetap ditempuh," ucap dia.

Namun, Lukman menambahkan apabila dari BPOM nantinya sudah mengeluarkan rekomendasi perizinan vaksin, maka MUI akan mengeluarkan fatwa vaksin dapat digunakan.

Diberitakan, vaksin Covid-19 dari China telah datang di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) melalui bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Adapun jumlah vaksin yang tiba sebanyak 1,2 juta dosis yang diangkut menggunakan pesawat Garuda Boeing 777-300.

Presiden Jokowi menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

Kemudian, lanjut Jokowi, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

Jokowi menekankan, Indonesia tidak bisa langsung menggunakan vaksin tersebut. Ia menerangkan bahwa akan ada tahapan-tahapan yang akan dilalui vaksin hingga dapat tersalurkan di masyarakat.

Baca juga: Cerita Menlu Retno Komunikasi Tiap Jam dengan Menlu China untuk Pastikan Kedatangan Vaksin Covid-19

"Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi.

Indonesia telah bekerja sama dengan Sinovac untuk melakukan uji klinis tahap ketiga di Bandung Jawa Barat.

Kerja sama ini melibatkan tim dari Universitas Padjadjaran dan PT Bio Farma. Indonesia juga dikabarkan menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan perusahaan biofarmasi lainnya, yakni Sinopharm yang bekerja sama dengan G42 di Uni Emirat Arab, CanSino, dan AstraZeneca.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X