Kompas.com - 07/12/2020, 15:13 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK ANTARA FOTO/Galih PradiptaMenteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK

Menurut Arsul, di awal kepemimpinan Firli Bahuri, KPK memperbaiki sistem pencegahan dan kemudian fokus pada penindakan.

"OTT yang dilakukan KPK secara beruntun, bahkan menyasar dua anggota kabinet itu menunjukkan kepada kita semua bahwa soal kinerja penindakan KPK itu ditentukan oleh fokus dan arah kerja penindakan pimpinan KPK dan jajarannya," kata Arsul.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Akan Dalami soal Ancaman Hukuman Mati

Sebelumnya, KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengadaan bansos penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini, yaitu pejabat Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Kemudian, dari pihak swasta adalah Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Juliari diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, Ardian dan Harry ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

UPDATE: 192.413 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 4,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.