Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Diminta Terapkan Pasal 2 UU Tipikor

Kompas.com - 07/12/2020, 14:40 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK ANTARA FOTO/Galih PradiptaMenteri Sosial Juliari Batubara ditahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara.

Pasal tersebut mengatur kemungkinan penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di tengah bencana.

"KPK harus berani menerapkan ketentuan Pasal 2 UU Tipikor baik ketentuan ayat (1) dan terkhusus Pasal 2 ayat (2) terkait sanksi pidana mati," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam konferensi pers, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Mungkinkah Diterapkan Pidana Mati?

Trisno menuturkan, Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UU Tipikor yang disangkakan KPK kepada tersangka penyuap Juliari merupakan pasal untuk tindak pidana penyuapan aktif.

Ia menjelaskan, tindak pidana penyuapan aktif diartikan sebagai suap yang diberikan secara sukarela, bukan karena keterpaksaan.

Namun, Trisno menilai, kasus suap yang menjerat Juliari bukanlah kasus suap aktif karena diduga ada kesepakatan adanya fee dari tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial.

Menurut Trisno, hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor.

"Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat Kementerian Sosial merupakan perbuatan untuk memperkaya diri secara melawan hukum, bukan sekedar menerima suap, mengingat, adanya dugaan terhadap kesepakan pemberian fee kepada para pejabat Kementerian Sosial tersebut," ujar Trisno.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, KPK Akan Dalami soal Ancaman Hukuman Mati

Trisno menambahkan, KPK juga dapat menggunakan faktor pemberat dalam kasus ini untuk menjatuhkan hukuman mati yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor.

Pertama, para pelaku semestinya mempunyai perhatian, dedikasi dan empati yang tinggi dengan kondisi Covid-19 mengingat mereka adalah pejabat Kementerian Sosial yang salah satu tugas pokoknya adalah perlindungan sosial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Nasional
Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Mahfud MD Ingatkan Kepala Daerah Hindari Perilaku Koruptif

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

Nasional
Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Saat Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Relawan Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Vaksin Nusantara Diklaim Karya Anak Bangsa, tetapi Komponennya Impor

Nasional
BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X