TNI-Polri Bakal Kawal Ketat Logistik Pilkada 2020

Kompas.com - 07/12/2020, 14:00 WIB
Ilustrasi Brimob. KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYIlustrasi Brimob.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memastikan bakal memaksimalkan pengamanan jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

“TNI-Polri juga stakeholder lainnya melakukan pengawalan ketat terkait logistik Pilkada,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).

“Selain itu, pengamanan juga dimaksimalkan khususnya di TPS yang dikategorikan aman, rawan dan sangat rawan," sambungnya.

Diketahui, pilkada rencananya akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Menurut data Polri, sebanyak 266.220 TPS masuk kategori aman, 34.863 TPS kategori rawan, 5.113 TPS kategori sangat rawan, dan 732 TPS kategori khusus.

Alokasi personel yang dikerahkan bervariasi untuk TPS dengan kategori yang berbeda.

Setiap 10 TPS kategori aman akan dijaga dua polisi. Kemudian, dua polisi akan menjaga tiap dua TPS berkategori rawan.

Untuk masing-masing TPS berkategori sangat rawan dan TPS kategori khusus akan dijaga oleh dua polisi.

Pengamanan pun akan dipertebal khususnya untuk daerah yang dianggap rawan atau berpotensi muncul konflik.

Baca juga: Perjuangan Antar Logistik Pilkada ke Pelosok Kalsel, Seberangi Sungai hingga Menginap di Hutan

Diketahui, Polri mengirim 3.100 personel Brimob Nusantara ke delapan daerah.

Rinciannya, 400 personel dikirim ke Polda Jambi, 200 personel ke Polda Kepulauan Riau, 200 personel ke Polda Kalimantan Utara, 500 personel ke Polda Sulawesi Selatan.

Kemudian, Polda Sulawesi Tengah kedatangan 400 personel Brimob Nusantara, Polda Sulawesi Tenggara mendapat 300 personel, Polda Papua Barat mendapat 500 personel, dan Polda Papua sebanyak 600 personel.

Selain soal pengamanan, Polri juga mengingatkan seluruh pihak untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Masyarakat tak perlu khawatir, silakan gunakan hak pilihnya. TNI-Polri akan menjaga suasana tetap aman dan kondusif, tapi jangan lupa pihak penyelenggara dan pemilih harus tetap mengutamakan protokol kesehatan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X