Kawal Pengelolaan Dana Bansos Covid-19, Kemensos Mengaku Sudah Libatkan BPKP dan Penegak Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) sejak awal telah meminta aparat pengawasan internal pemerintah baik di Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemerksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi pengelolaan anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras mengatakan, selain inspektorat jenderal dan BPKP, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum untuk pendampingan, pengawalan, dan pengawasan atas pengelolaan anggaran bansos.

"Karena kami mengelola anggaran tahun 2020 sangat besar, oleh karena itu kami kerja sama meminta pendampingan baik internal maupun aparat penegak hukum," kata Hartono Laras dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Mensos Juliari Batubara Diduga Korupsi Bansos Covid-19, Kemensos: Kaget dan Terpukul

Hartono mengatakan, dari total anggaran Rp 134 triliun, Kemensos telah merealisasikan lebih dari 97,2 persen per 6 Desember 2020.

Sedangkan jumlah anggaran yang masuk untuk skema perlindungan sosial Kemensos adalah sebesar Rp 128,78 triliun.

"Kami beserta jajaran Kemensos akan terus bekerja keras untuk melaksanakan dan menyelesaikan program-program, baik reguler maupun secara khusus non reguler dari sisa kegiatan kami tahun 2020 yang akan segera berakhir," ujar Hartono.

Meski sudah melibatkan aparat sejak awal, nyatanya dana bansos Covid-19 yang dikelola dan disalurkan oleh Kemensos dipermainkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Termasuk Menteri Sosial Juliari Batubara.

Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menerima uang suap bansos Covid-19 dengan total sekitar Rp 17 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Mensos Juliari, Sekjen PDI-P: Partai Sudah Ingatkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama MJS dan AW.

Hal tersebut merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Sabtu (5/12/2020) dini hari.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan enam orang. Keenam orang itu adalah MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN, dan seorang pihak swasta berinisial SJY.

Sementara itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

Hartono mengatakan, hal tersebut terjadi ketika Kemensos sedang berupaya keras untuk menyalurkan bansos Covid-19 secara cepat dan tepat sasaran.

Baca juga: Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp 17 Miliar

Oleh karena itu, adanya penangkapan tersebut juga menjadi pukulan tersendiri bagi Kemensos.

"Kami seluruh jajaran Kemensos tentu prihatin dan sangat kaget apa yang terjadi pada tanggal 5 kemarin dini hari. Ada penangkapan atau OTT terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya oknum pejabat Kemensos," kata Hartono.

"Atas kejadian ini kami disamping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas, amanah khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi," lanjut dia.

Hartono mengatakan, selama hampir sembilan bulan pandemi Covid-19, Kemensos selalu memastikan agar bansos dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat ke masyarakat.

Baca juga: Ini Hukuman yang Menanti Mensos Juliari Batubara

Utamanya masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) baik untuk program keluarga harapan (PKH) maupun program bansos lainnya yang ditangani Kemensos.

Pihaknya, kata dia, selalu berusaha untuk terus memahami prinsip-prinsip akuntabilitas.

Oleh karena itu, pihaknya juga akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang dibutuhkan KPK dalam proses hukum yang tengah dilakukan.

Hal tersebut, kata dia, merupakan bentuk keseriusan dan dukungan penuh Kemensos dalam upaya pemberantasan korupsi.