Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pandemi dan Tantangan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020

Kompas.com - 06/12/2020, 12:42 WIB
Aturan bahwa peserta pilkada tidak boleh berhubungan darah dengan kepala daerah terdahulu dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2015. ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIFAturan bahwa peserta pilkada tidak boleh berhubungan darah dengan kepala daerah terdahulu dibatalkan Mahkamah Konstitusi tahun 2015.

PELAKSANAAN pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember yang akan berlangsung di 270 daerah sudah semakin dekat.

Salah satu tantangan berat yang harus dihadapi adalah tingkat partisipasi pemilih. Pengalaman negara lain memperlihatkan sulitnya menjaga tingkat partisipasi publik di tengah pandemi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International IDEA yang berjudul "Global Overview of Covid-19: Impact on Elections", setidaknya ada 50 negara dan wilayah yang menggelar pemilihan di tengah pandemi.

Dua dari tiga negara yang dijadwalkan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2020 memutuskan untuk menunda agenda politik.

Tentu bukan tanpa alasan, sebagian besar dari negara-negara tersebut merasa bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat jauh lebih diutamakan.

Sebagian negara lain berpikiran bahwa pemilu akan menjadi beban berat, mulai dari aspek biaya hingga masalah teknis pelaksanaan yang menyedot banyak sekali sumber daya manusia.

Belum lagi persoalan penyediaan serta distribusi logistik pemilu, skema pengawasan pemilu, proses kampanye serta pemungutan dan penghitungan suara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, masih ada lebih dari 30 negara yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara yang berani mengambil risiko mengadakan pemilihan di bawah ancaman pandemi Covid-19.

Hal yang menjadi permasalahan krusial bagi negara yang melanjutkan pilkada selain dari keselamatan masyarakat ialah mobilisasi pemilih.

Rendahnya partisipasi publik akan menyebabkan pemilu kehilangan legitimasi dan berdampak pada kualitas demokrasi suatu negara.

Sebaliknya, jika partisipasi pemilih meningkat, akan menjadi legacy keberhasilan demokrasi.

Jika melihat pengalaman dari negara-negara lain yang tetap bersikukuh melaksanakan agenda pemilu mereka di tengah pandemi seperti Polandia, Singapura, dan Korea Selatan, yang diselenggarakan pada April hingga Juni lalu, mendulang kesuksesan dalam partisipasi publik.

Alih-alih menurun, tingkat partisipasi pemilih untuk menyalurkan suaranya pada pemilu di kedua negara tersebut justru meningkat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat Soroti Turunnya Kualitas Demokrasi hingga Proyek Kereta Cepat

Nasional
Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Empat Kader Terjerat Kasus Korupsi, Golkar Diminta Tempatkan Orang Berintegritas di Posisi Strategis

Nasional
Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Nasional
Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Nasional
Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.