Kompas.com - 06/12/2020, 12:09 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku kaget dan terpukul atas kejadian korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang diduga melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras mengatakan, saat ini Kemensos sedang berupaya keras untuk menyalurkan bansos Covid-19 secara cepat dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, adanya penangkapan tersebut juga menjadi pukulan tersendiri bagi Kemensos.

"Kami seluruh jajaran Kemensos tentu prihatin dan sangat kaget apa yang terjadi pada tanggal 5 kemarin dini hari. Ada penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya oknum pejabat Kemensos," ujar Hartono dalam konferensi pers secara daring, Minggu (6/12/2020).

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Mensos Juliari, Sekjen PDI-P: Partai Sudah Ingatkan

"Atas kejadian ini, kami disamping prihatin juga sangat terpukul di tengah upaya untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas, amanah, khususnya dalam menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi," lanjut dia.

Hartono mengatakan, selama hampir sembilan bulan pandemi Covid-19, Kemensos selalu memastikan agar bansos dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat ke masyarakat.

Utamanya masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM), baik untuk program keluarga harapan (PKH) maupun program bansos lainnya yang ditangani Kemensos.

Pihaknya, kata dia, selalu berusaha untuk terus memahami prinsip-prinsip akuntabilitas.

Terlebih, sejak awal, pihaknya juga telah meminta aparat pengawasan internal pemerintah, baik di Inspektorat Jenderal Kemensos maupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Mensos Juliari Terjerat Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Warga: Layak Dihukum Mati

Termasuk juga aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan, pengawalan, dan pengawasan atas pengelolaan anggaran bansos.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

Nasional
UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

Nasional
UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

Nasional
Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Nasional
Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Nasional
Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X