KILAS

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Kompas.com - 05/12/2020, 19:56 WIB
Kominfo melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memanfaatkan Karang Taruna dan PKK di desa atau kelurahan untuk dekati masyarakat untuk sampaikan informasi tentang Pilkada. DOK. Humas KominfoKominfo melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memanfaatkan Karang Taruna dan PKK di desa atau kelurahan untuk dekati masyarakat untuk sampaikan informasi tentang Pilkada.

KOMPAS.com – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki banyak cara untuk mendekati masyarakat agar informasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersampaikan dengan baik.

Salah satunya dengan memanfaatkan Karang Taruna dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa atau kelurahan.

Sebagai informasi, KIM merupakan mitra strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dibentuk untuk mengedukasi warga terkait Pemilihan Serentak 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.

Selain Karang Taruna dan PKK, KIM di berbagai daerah memanfaatkan pula forum kumpul warga.

Baca juga: Agar Pilkada Bebas Covid-19, Kominfo Dorong KPU Tingkatkan Intensitas Koordinasi

Forum tersebut, misalnya, rembug, pos keamanan keliling (poskamling), dan pengajian untuk mengajak warga berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu (9/12/2020).

Koordinator IK Pertahan keamanan (Hankam) Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Dikdik Sadaka mengapresiasi langkah-langkah kreatif KIM dalam membantu pihaknya menyosialisasikan Pemilihan Serentak 2020.

Menurut Dikdik, peran KIM sangat strategi karena bersentuhan langsung dengan komunitas masyarakat terkecil di level desa dan kelurahan atau istilahnya sampai ke grass root.

“Muaranya hanya satu, kami ingin membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencapai target partisipasi pemilih 77,5 persen nanti,” ujar Dikdik, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Kominfo Imbau Masyarakat Sampaikan Aduan Jika Lihat Konten Negatif Pilkada di Internet

Pendekatan berbasis grass root dianggap efektif

Sementara itu, Ketua Forum KIM Jawa Timur (Jatim) Nanang Rois menilai, pendekatan berbasis grass root atau akar rumput dianggap efektif.

Hal ini karena pada dasarnya komposisi keanggotaan KIM memang terdiri dari dua komunitas masyarakat level bawah tersebut.

“KIM adanya di tingkat desa dan kelurahan. Untuk itu, agar efektif dan strategis menyosialisasikan pemilihan, kami memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang digalang oleh organisasi kemasyarakatan,” ujar Nanang.

Organisasi tersebut di antaranya, Karang Taruna, PKK, dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu).

Baca juga: Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Menurut Nanang, KIM bertugas menyampaikan informasi yang bersifat Nasional kepada komunitas lokal.

“Oleh karenanya, KIM dituntut harus kreatif serta (mampu) menyesuaikan (pemberian informasi) dengan kearifan lokal daerah masing-masing,” ujarnya.

Misalnya, lanjut Nanang, KIM di wilayah Jatim melakukan penetrasi masuk ke komunitas Ibu-Ibu PKK.

Meskipun tak bisa berkumpul secara tatap muka lantaran masih di masa pandemi, komunitas ini tetap aktif bersosialisasi melalui Whatsapp Group.

Baca juga: Kominfo Temukan 38 Isu Hoaks Soal Pilkada Serentak

“Dari situ, jalurnya kami ngobrol langsung dengan masyarakat. Masuk ke Whatsapp Group komunitas warga. Jadi langsung bisa jadi perbincangan meskipun melalui media sosial,” jelas Nanang.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X