KILAS

Gus Menteri Tegaskan Kemendes PDTT Punya Standardisasi untuk Menerbitkan Regulasi

Kompas.com - 05/12/2020, 19:18 WIB
Gus Menteri saat memberikan kuliah umum sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Gedung Serbaguna STIE PGRI Dewantara, Jombang, Sabtu (05/12/2020).
DOK. Humas KemendesGus Menteri saat memberikan kuliah umum sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Gedung Serbaguna STIE PGRI Dewantara, Jombang, Sabtu (05/12/2020).

Sebelumnya, BUMDes terkesan dihalangi karena statusnya bukan Badan Hukum sehingga sulit untuk mengakses permodalan.

"Akhirnya, BUMDes menjadi Badan Hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja dan memang ini telah ditunggu,” imbuh Gus Menteri.

Selain itu, tambah dia, pihaknya ikut bergerak cepat untuk menyusun Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) dengan mengundang Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Untuk Penanganan Covid-19, Kemendes PDTT Buat Beberapa Kebijakan

“Hal tersebut guna mendapatkan masukan, saran, dan pemikiran soal posisi BUMDes sebagai Badan Hukum," kata Gus Menteri.

Setelah itu, dilanjutkan diskusi lintas kementerian yang menyepakati posisi BUMDes setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru.

“Artinya kedudukan BUMDes setara dengan Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada level Nasional dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada level daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Atasi Masalah Gender, Kemendes PDTT Bersama KemenPPPA Deklarasikan Desa Ramah Perempuan

Posisi BUMDes sebagai Badan Hukum

Dalam paparan itu, Gus Menteri juga menjabarkan posisi BUMDes sebagai Badan Hukum. Ia menyatakan, hal itu tak ada hubungannya dengan Kepala Desa atau terlepas dari proses politik yang terjadi di desa.

Maka dari itu, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) nantinya, masa kepemimpinan BUMDes tidak sama dengan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Pemerintah sendiri telah rampung 100 persen. Isinya adalah penegasan soal posisi BUMDes.

Salah satunya, BUMDes memiliki kesempatan membuat Unit Usaha berbadan hukum seperti PT.

Baca juga: Ketidaksetaraan Gender Jadi Alasan Kemendes Bangun Desa Ramah Perempuan

"Dalam RPP tersebut, keabsahan berdirinya BUMDes itu cukup dipayungi Peraturan Desa hasil Musyawarah Desa," kata Gus Menteri, yang juga menjabat Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

Nasional
UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Nasional
Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Nasional
Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Nasional
Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Nasional
Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Nasional
Wapres Minta Pemprov DIY Optimalkan Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Wapres Minta Pemprov DIY Optimalkan Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X