Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 05/12/2020, 15:19 WIB
Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPolitikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Yorrys Raweyai mendukung, adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Sebab, menurutnya, banyak pasal-pasal dalam UU Otsus belum terlaksana dengan baik.

"Kenapa perlu dievaluasi? Karena ada banyak pasal dalam UU itu, ada 79 pasal, (yang) belum terlaksana dengan baik yang dituangkan dalam UU itu," kata Yorrys dalam diskusi bertajuk "Setelah Otonomi Khusus, Apalagi Jurus Untuk Papua?" secara virtual, Sabtu (5/12/2020).

Yorrys mengatakan, UU Otsus Papua bisa dievaluasi dengan memasukkan revisi UU Otsus Papua ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Baca juga: Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Menurut Yorrys, ada dua isu yang bisa direvisi dalam UU Otsus Papua yaitu terkait keuangan dan pemekaran.

"Kami ke depan sudah masuk surpresnya pemerintah ke DPD dan DPR tentang revisi UU otonomi khusus hanya 3 pasal tentang keuangan, pasal 76-77 tentang pemekaran," ujarnya.

Lebih lanjut, Yorrys meminta, pemerintah fokus merevisi UU Otsus Papua mengingat UU tersebut bersifat lex specialis sehingga tak boleh dihambat dengan peraturan lain seperti Peraturan Menteri (Permen).

"Jangan lupa UU Otsus itu memiliki lex specialis itu yang paling penting sehingga lex specialis ini bisa berjalan sesuai dengan amanah UU itu, tidak bisa ada Permen kemudian ada UU baru," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Komisi I Minta Kemenlu Ajukan Protes ke PBB Terkait Serangan Militer Israel ke Gaza

Nasional
Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Wapres Kenang Tengku Zulkarnain Teman yang Hangat Diajak Berdiskusi

Nasional
Kritisi Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Kritisi Pertanyaan TWK Pegawai KPK Seputar Agama, PKS: Cacat Moral dan Potensi Pelanggaran HAM

Nasional
Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Tinjau Pos Penyekatan, Menko PMK: Yang Nekat Kami Karantina, Akan Percuma Mudiknya

Nasional
Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Mahfud MD: Selamat Jalan Menghadap Sang Khalik, Tengku Zulkarnain

Nasional
Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Di Pengadilan, Juliari Ungkap Alasan Gelar Rapat di Labuan Bajo Saat Pandemi

Nasional
Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X