Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Kompas.com - 05/12/2020, 14:16 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memprediksi kenaikan kasus baru Covid-19 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Pihaknya berkaca dari kegiatan libur panjang dan aksi demonstrasi yang sebelumnya selalu berdampak kenaikan kasus positif Covid-19.

"Soal kasus naik atau tidak pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Sebab cuti liburan saja setelahnya ada kenaikan kasus (Covid-19)," ujar Hermawan dalam diskusi persiapan Pilkada 2020 yang digelar secara daring, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Dia mengatakan, pada hari pemungutan suara nanti lebih dari 100 juta orang yang pergi ke TPS.

Jumlah ini merujuk kepada jumlah pemilih tetap di Pilkada 2020.

Hermawan membandingkan kondisi itu dengan aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan orang.

"Pada saat demonstrasi saja kita sudah ngeri membayangkan dampaknya. Apalagi saat pilkada nanti. Di sana juga ada kelompok rentan, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, penderita komorbid dan sebagainya," tegas Hermawan.

Dia mengingatkan, secara psikologis masyarakat masih memandang pilkada sebagai pesta demokrasi. Sehingga ada kegembiraan dan euforia ketika pelaksanaannya.

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Euforia itu yang perlu diwaspadai karena berpotensi menyulitkan pengaturan di lapangan.

"Yang diatur kedatangan sesuai jadwal, belum tentu dia nurut. Karena ada keinginan bergabung dengan euforia pesta demokrasi tadi," ujar Hermawan.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau hari Rabu pekan depan.

Baca juga: Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Sebelumnya, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi mengungkapkan adanya tren kenaikan daerah penyelenggara Pilkada 2020 yang berstatus rawan penularan Covid-19 (zona merah).

Pada pekan lalu, ada 13 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah. Sementara pekan ini naik jadi 24 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah.

Kenaikan juga terjadi di daerah risiko sedang penularan Covid-19, yakni dari 180 daerah pada pekan lalu ke 189 daerah pada pekan ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Ungkap Pola Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi

Jaksa Ungkap Pola Pencucian Uang Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

KPK Sebut Pengganti Artidjo Alkostar Ditentukan Presiden Jokowi

Nasional
Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Jaksa KPK Sebut Menantu Sering Belikan Nurhadi Jam Tangan dari Uang Suap

Nasional
Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Setahun Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Sikap Terbuka Pejabat

Nasional
Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Setahun Pandemi, Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Diumumkan Masuk RI

Nasional
Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Setahun Covid-19, Kasus Capai 1.347.026 dan Mutasi Virus dari Inggris Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Dicabutnya Aturan Investasi Industri Miras...

Nasional
Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Kisah Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami, Kembali Drop karena Hujatan Warganet

Nasional
Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Cerita Pasien 01 Rasakan Stamina Tubuh Menurun, Sakit Lima Minggu hingga Mudah Ngos-ngosan

Nasional
Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Muncul Aturan Investasi Industri Miras, Jubir: Posisi Wapres Tersudut

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X