Kompas.com - 05/12/2020, 11:54 WIB
Papua merupakan hutan hujan terluas di Asia yang menjadi harapan hutan primer terakhir di Indonesia. GREENPEACE via BBC INDONESIAPapua merupakan hutan hujan terluas di Asia yang menjadi harapan hutan primer terakhir di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi mengatakan, terdapat perspektif yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat Papua terkait implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Rosita mengatakan, selama pelaksanaan UU Otsus Papua, pemerintah menilai UU tersebut berhasil dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Namun, masyarakat Papua menilai Otsus tersebut gagal.

"Ada GAP prespektif dalam melihat Otsus sendiri karena dalam kacamata pemerintah, Otsus ini berhasil, tapi bagi Papua Otsus itu gagal. GAP perspektif ini kemudian tidak akan ketemu ketika tidak dikomunikasikan dengan baik," kata Rosita dalam diskusi bertajuk "Setelah Otonomi Khusus, Apalagi Jurus Untuk Papua?" secara virtual, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Rosita mengatakan, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus dievaluasi secara menyeluruh tidak hanya dari segi pembangunan.

Namun, dari aspek politik, Hak Asasi Manusia dan interpretasi sejarah Papua.

"Itu harus dievaluasi. Seperti pengguna simbol daerah, pemerintah mengeluarkan PP 77 yang melarang Bintang Kejora jadi lambang daerah Papua," ujarnya.

Rosita juga mengatakan, dana Otsus yang besar tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam upaya menangani persoalan di Papua.

Baca juga: Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Menurut dia, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi apakah pembangunan di Papua dirasakan langsung oleh orang asli Papua sesuai yang diamanatkan UU Otsus.

"Apakah pembangunan itu benar- benar menyentuh orang asli Papua? Di dalam Otsus itu jadi target UU otsus itu," ucapnya.

Lebih lanjut, ia meminta, pemerintah memperhatikan indeks pembangunan manusia antara penduduk asli Papua dan non Papua yang masih mengalami ketimpangan.

"Itu GAP-nya cukup besar, ketimpangannya cukup besar, jadi ini harus dilihat dievaluasi secara komprehensif," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Uji Klinis Vaksin Nusantara Dilanjutkan Tanpa Persetujuan BPOM

Nasional
Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X