Anggap UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat, SAFEnet Taruh Harapan pada Komnas HAM

Kompas.com - 05/12/2020, 08:59 WIB
Ilustrasi UU ITE ShutterstockIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Divisi Paguyuban Korban UU ITE SAFEnet Muhammad Arsyad menaruh harapan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) untuk bergerak melawan kejanggalan yang ada di Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Arsyad melihat Komnas HAM bisa menjadi organ penyaring dalam peningkatan proses penyelidikan ke penyidikan di kepolisian pada setiap kasus berkaitan dengan UU ITE.

"Kenapa? Karena kami melihat Komnas HAM adalah satu lembaga yang punya kewenangan untuk melihat apakah orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana UU ITE menggunakan haknya sebagai warga negara untuk berpendapat dan berekspresi," kata Arsyad dalam Webinar Kebijakan Pidana di Ruang Siber bertajuk "Membaca Putusan Jerinx: Bahaya UU ITE Berlanjut" Jumat (4/12/2020).

Baca juga: SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan Komnas HAM karena selama ini, UU ITE dinilai mengancam kebebasan berpendapat yang ada di dalam HAM.

Ia mengambil contoh kasus yang menjerat I Gede Ari Astina alias Jerinx terkait "IDI Kacung WHO". Jelas Arsyad, Jerinx menjadi salah satu dari sekian banyak korban UU ITE yang menurut dirampas kebebasan berpendapatnya.

Padahal, ia melihat bahwa pasal yang dikenakan terhadap Jerinx yaitu ujaran kebencian, tidak tergambarkan dalam postingan tersebut.

"Tetapi pendapat terkait apa yang dilakukan atau apa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat masyarakat terkait kebijakan pemerintah atau kritikan masyarakat terhadap kebijakan. Malah dianggap sebagai ujaran kebencian kepada profesi dokter," terang dia.

Untuk itu, ia berharap agar Komnas HAM dapat bertugas untuk menyaring peningkatan proses penyelidikan ke penyidikan.

Selain itu, Arsyad juga berharap agar pemerintah dan DPR mencabut pengaturan pidana pasal karet dalam UU ITE.

Baca juga: SAFEnet: Putusan Kasus Jerinx Tidak Dapat Diterima, Hakim Keliru Tafsirkan Ujaran Kebencian

"Mengapa harus dicabut? Karena semua pasal-pasal pidana di UU ITE sudah ada di KUHP. Pornografi sudah ada di UU Pornografi, pencemaran nama baik sudah ada di KUHP, ujaran kebencian sudah ada di KUHP. Kenapa lantas lebih marak dilakukan di UU ITE? Karena proses meningkatkan status lidik ke sidik itu sangat mudah," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Nasional
Jokowi Teken PP, Pembinaan Bela Negara Dilakukan di Lingkup Pendidikan hingga Pekerjaan

Jokowi Teken PP, Pembinaan Bela Negara Dilakukan di Lingkup Pendidikan hingga Pekerjaan

Nasional
Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Calon Kapolri Listyo Sigit: Tidak Ada Agama yang Mengajarkan Terorisme

Nasional
Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Nasional
Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Nasional
Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Nasional
Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Nasional
PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

PP 3/2021 Terbit, Presiden Dapat Mobilisasi Warga Negara dalam Keadaan Perang

Nasional
Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Hari ke-12, Basarnas Fokus Cari CVR Sriwijaya Air SJ 182 di Bawah Air

Nasional
Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X