Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Kompas.com - 04/12/2020, 21:12 WIB
Walikota Bogor,  Bima Arya Sugiarto meninjau uji cepat (rapid test) massal Covid-19 yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor di Pasar Bogor, Kota Bogor, Rabu (29/4/2020). Rapid test untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWalikota Bogor, Bima Arya Sugiarto meninjau uji cepat (rapid test) massal Covid-19 yang digelar Dinas Kesehatan Kota Bogor di Pasar Bogor, Kota Bogor, Rabu (29/4/2020). Rapid test untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menyebut penanganan pandemi Covid-19 menjadi ujian kepemimpinan bagi setiap kepala daerah.

Meski demikian, ia menilai, hal itu merupakan risiko yang harus diambil kepala daerah ketika menerapkan sebuah kebijakan

"Sejauh mana kita bisa on the track memegang faktor kesehatan, risiko di-bully biasalah, tapi jelas pegangannya apa," ujar Bima dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Bima menuturkan penanganan Covid-19 memerlukan adanya kesamaan persepsi.

Misalnya, persamaan persepsi di antara stakeholders di tingkat pemerintah daerah. Kemudian persamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga: TPU Pondok Ranggon Penuh, Pemakaman Jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur Naik Dua Kali Lipat

Menurutnya, penanganan Covid-19 tidak bisa berjalan mulus apabila terjadi perbedaan persepsi.

"Pengalaman kemarin, saya melihat bahwa sense of crisis, sense of urgency, kadang-kadang dikerahkan oleh faktor lain," kata Bima.

"Padahal kita harusnya tempatkan nomor atas. Prsiden sudah bilang kok 'kesehatan nomor satu', yang lain-lain nomor sekian, salah satunya ekonomi, politik," sambung Bima.

Akan tetapi, lanjut Bima, penanganan sebelumnya bisa menjadi pelajaran satu sama lain. Hal itu dilakukan supaya pemerintah mengetahui batasan kewenangan dalam penanganan.

"Agar kita tahu kewenangan pemerintah sampai mana? Tugas dan kewajiban rumah sakit sampai mana? Hak pasien juga sampai mana? Ini jelas kok ada Undang-Undangnya," imbuh Bima.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Menanjak, Apa Penyebab Masyarakat Semakin Abai Protokol Kesehatan?

Hingga Jumat (4/12/2020), kasus Covid-19 di Tanah Air telah menembus 563.680 kasus. Total jumlah kasus ini mengalami penambahan 5.803 dalam 24 jam terakhir.

Sementara, pasien sembuh mencapai 466.178 dan meninggal dunia sebanyak 17.479 kasus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X