Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Kompas.com - 04/12/2020, 17:49 WIB
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Selatan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Willy Aditya mengklaim, seluruh pembahasan undang-undang di Baleg dilakukan secara terbuka.

Menurut dia, Baleg tidak pernah menutup-nutupi pembahasan yang dilakukan.

"Tidak ada satu pun di Baleg yang ditutupi, karena jantung DPR adalah Baleg," kata Willy dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Willy pun berbicara soal pembahasan UU Cipta Kerja di DPR yang dilakukan sejak April hingga akhirnya selesai pada Oktober.

Menurutnya, Baleg membuka forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan mengundang berbagai koalisi atau kelompok masyarakat sipil untuk memberikan pendapat terkait UU Cipta Kerja.

Ia mencontohkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia.

"Itu semua proses terbuka. Bahkan teman-teman civil society saya undang langsung. Ada beberapa yang menolak (hadir)," ujar Willy.

Baca juga: Baleg DPR Sebut Seluruh Fraksi Sepakat RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Politikus Partai Nasdem itu mengatakan, salah satu bentuk akomodasi DPR dalam penyusunan UU Cipta Kerja yaitu dihapusnya klaster pers dari naskah undang-undang.

Berbagai masukan lain juga telah dicoba diperjuangkan, tapi Willy mengingatkan bahwa DPR terdiri atas banyak fraksi yang tidak semuanya bisa menerima hal yang sama.

"Semua DIM Fraksi Nasdem apa yang dituntut mereka kami perjuangkan. Memang tidak semua fraksi menerima, karena di DPR kan ada fraksi-fraksi. Jadi komitmen demokrasi kita juga harus kita lihat secara komprehensif," tuturnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Nasional
UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X