Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Kompas.com - 04/12/2020, 16:00 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reformyang diselenggarakan secara virtual KemenluWakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reformyang diselenggarakan secara virtual

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat tata kelola sektor keamanan di negara-negara pascakonflik.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peace building and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform, yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (3/12/2020).

“Situasi di negara-negara pascakonflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi Covid-19," kata Mahendra, Kamis.

Baca juga: Pertemuan DK PBB, Indonesia Dorong Masyarakat Internasional Tolak Aneksasi Tepi Barat Palestina

Dalam pertemuan tersebut, Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional dan akuntabel, sebagai respons atas tantangan keamanan terkini serta mencegah terulangnya konflik.

Pertama, Mahendra menilai pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.

Ia mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil dan perempuan.

“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif," kata dia.

Baca juga: Indonesia Minta DK PBB Dorong Gencatan Senjata di Negara Konflik Selama Pandemi Covid-19

Hal kedua yang ditekankan yakni perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.

“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai," imbuhnya.

Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peace bulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi.

“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," kata Mahendra.

Dalam kaitan ini, menurut dia, PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.

Baca juga: Indonesia Desak DK PBB Hentikan Israel Mencaplok Lahan di Tepi Barat

Mahendra juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi pada awal 2000-an.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," tutur Mahendra

Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Grace Naledi Mandisa Pandor selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Baca juga: Indonesia Prakarsai Pertemuan DK PBB dengan Presiden Palestina

Pertemuan menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika Bintou Keita, ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan Alexander Zouev, serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.

Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain: Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Kapolri Minta Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Arus Balik Lebaran

Nasional
MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

MUI Kecam Kekerasan Israel terhadap Warga Palestina, Ketegangan di Yerusalem Harus Dihentikan

Nasional
BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

BKN: Belum Ada Rapat Koordinasi Bahas 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Akan Shalat Idul Fitri di Istana Bogor

Nasional
Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Seberapa Rela Kita Tidak Mudik demi Memutus Pandemi?

Nasional
Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Mudik ke Konstitusi, Demokrasi, dan Reformasi

Nasional
Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Menag: Mari Beribadah dan Lebaran dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Indonesia Usulkan OKI dan GNB Segera Bertemu Bahas Persoalan Palestina

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Wapres Ma'ruf Amin Akan Shalat Idul Fitri di Rumah Dinas

Nasional
Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan 'E-Jaring'

Di Hadapan Perwakilan ASEAN dan Jepang, KKP Perkenalkan "E-Jaring"

Nasional
Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Kirim 200 Oksigen Konsentrator, RI Harap India Bisa Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

KPK Terkesan Mau Singkirkan 75 Pegawai, Anggota Komisi III Minta Hasil TWK Disampaikan secara Transparan

Nasional
Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Cek Larangan Mudik, Kapolri Bakal Tinjau Bandara Soekarno-Hatta hingga Terminal

Nasional
Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Pakai Garuda, Indonesia Berangkatkan Hibah 200 Oksigen Konsentrator untuk India

Nasional
Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Indonesia Kirim 200 Oksigen Konsentrator ke India, Menlu: Bentuk Solidaritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X