Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Kompas.com - 04/12/2020, 16:00 WIB
Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reformyang diselenggarakan secara virtual KemenluWakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reformyang diselenggarakan secara virtual

“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan," kata Mahendra.

Dalam kaitan ini, menurut dia, PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.

Baca juga: Indonesia Desak DK PBB Hentikan Israel Mencaplok Lahan di Tepi Barat

Mahendra juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi pada awal 2000-an.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.

“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan," tutur Mahendra

Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Grace Naledi Mandisa Pandor selaku Presiden DK PBB pada Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.

Baca juga: Indonesia Prakarsai Pertemuan DK PBB dengan Presiden Palestina

Pertemuan menghadirkan beberapa pembicara, antara lain Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika Bintou Keita, ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan Alexander Zouev, serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.

Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain: Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman.

Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X