Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Kompas.com - 04/12/2020, 14:57 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi menanggapi polemik perbedaan data harian Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang belakangan terkuak sejak lonjakan kasus baru sekitar 8.000 pada Kamis (3/12/2020).

Menurut Elina, data yang tidak akurat atau tidak sinkron tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan yang dilakukan di tengah pandemi.

"Karena kalau data Covid-19 seperti yang kita lihat dan ini jadi pertimbangan utama, sulit untuk dimengerti mengapa tiga perhelatan besar itu diizinkan," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Adapun tiga perhelatan besar yang dimaksud Elina adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, libur akhir tahun, dan sekolah tatap muka Januari 2021.

Ia pun kembali mempertanyakan apabila pemerintah menjadikan data harian Covid-19 yang nyatanya tidak akurat itu, sebagai pertimbangan penentuan kebijakan.

"Pemerintah pasti ada berbagai pertimbangan lain selain data Covid-19. Sulit dimengerti apabila data Covid jadi pertimbangan utama," ujarnya.

Elina meminta agar pemerintah menjelaskan kepada publik apa alasan pilkada, liburan akhir tahun tetap dilaksanakan serta sekolah tatap muka bisa diberlakukan.

Sebelumnya, diketahui bahwa ditemukan perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Hal tersebut juga sudah diakui pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Namun, Wiku tidak menjelaskan penyebab perbedaan data tersebut. Melainkan, ia menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemda dan pemerintah pusat terus dilakukan.

"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pilkada 2020: Petugas Akan Datangi Pasien Covid-19, Apa Risikonya?

Sementara itu, diketahui dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan mengadakan Pilkada serentak pada Rabu (9/12/2020).

Selain itu, libur akhir tahun juga tetap diadakan dengan catatan, pemerintah memangkas libur panjang tersebut selama tiga hari.

Lalu pada Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyatakan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X