Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Kompas.com - 04/12/2020, 13:37 WIB
ilustrasi penjara Shutterstockilustrasi penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui hak anak- anak di Tanah Air belum terpenuhi secara utuh, termasuk anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA).

Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri mengatakan, sedianya negara telah menjamin hak dan perlindungan terhadap anak.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Indonesia masih memiliki catatan dalam upaya perlindungan terhadap anak. Salah satunya belum terpenuhinya hak anak secara utuh, termasuk anak yang berada di LPKA," kata Femmy, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Menteri PPPA: Konvensi PBB Jadi Dasar Pemenuhan Hak Anak Indonesia

Femmy mengatakan, UU Sistem Peradilan Anak juga telah mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Hak anak yang dimaksud antara lain hak sipil meliputi akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), hak pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan hak kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Namun faktanya, hak-hak tersebut belum didapatkan sepenuhnya oleh anak-anak, khususnya mereka yang berada di LPKA.

"Ini fakta yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak yang ada di dalam LPKA itu bahkan ada yang tidak tahu siapa orang tuanya. Boleh dikatakan, mereka ini tergolong anak terlantar," kata dia.

Berdasarkan data Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per-Oktober 2020, jumlah anak di LPKA mencapai 1.691 anak.

Sementara data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) per Juni 2020 secara nasional menunjukkan, jumlah anak yang sudah memiliki akta kelahiran mencapai 91,78 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X