Kompas.com - 04/12/2020, 12:40 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi memberikan komentar atas pengakuan pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut Elina, yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah bahwa data yang tidak akurat dapat berakibat pada timbulnya kepanikan di masyarakat.

"Jadi bayangkan kalau misalnya di daerah A, datanya tidak bergerak, oh berarti daerah itu sudah aman, publik akan berkata demikian. Bisa ada implikasi demikian, tapi kemudian ada update data lonjakan, mereka panik," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Oleh sebab itu, ia berpendapat seharusnya pemerintah memberikan data yang akurat kepada masyarakat. Hal ini, menurut dia, sudah seharusnya ada sejak awal penghitungan data harian dimulai.

Tak hanya akurat, jelas Elina, pemberian data atau informasi seputar kasus Covid-19 harus cepat dan terkini.

"Memberikan data yang tidak cuma akurat, tapi juga cepat. Itu bisa memberikan publik informasi untuk mempelajari risiko yang ada di lapangan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mencuatnya persoalan perbedaan data harian Covid-19 belakangan menjadi tanda tanya besar publik kepada pemerintah.

Perbedaan data itu terkuak karena kecurigaan publik akan adanya lonjakan kasus yang tinggi di Papua.

Elina sendiri lantas mempertanyakan seperti apa sistem yang dijalankan dari laporan data harian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.

"Apakah masih manual? Apakah tidak ada kewajiban memasukkan data misalnya dari Kabupaten ke Provinsi harus setiap hari setiap jam berapa. Lalu provinsi ke pusat harus jam berapa masuknya. Ini yang jadi pertanyaan," ucap dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiwarso Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Temukan Banyak Warga Kampung Nelayan yang Belum Terima Bansos

Nasional
Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Wapres: Diperlukan Koordinasi Gubernur DKI, Jabar, dan Banten dalam Penanganan Covid-19 di Wilayah Aglomerasi Jabodetabek

Nasional
Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Percepat Penanganan Covid-19, Wapres Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa dan Bali...

Nasional
Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Bisa Dibuka Bertahap September, Ini Syaratnya

Nasional
Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Indonesia Terima Tambahan Dukungan Penanganan Pandemi dari AS Senilai 30 Juta Dollar AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X