Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Kompas.com - 04/12/2020, 11:43 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Dokumen MPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Peringatan Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan daerah serta aparat penegak hukum diminta mengantisipasi aktivitas liburan masyarakat ke tempat-tempat wisata di berbagai daerah pada akhir tahun.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, potensi masyarakat bepergian ke luar kota pada masa pandemi harus tetap diwaspadai meski libur akhir tahun dikurangi.

"Tetap melakukan upaya antisipasi terhadap potensi tingginya kegiatan masyarakat yang bepergian ke luar kota maupun ke tempat-tempat wisata, serta tetap mengawasi aktivitas masyarakat saat libur akhir tahun," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Bambang mengingatkan pemerintah untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, terutama di lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

Ia mengatakan, pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan yang tepat dan efektif untuk membatasi jumlah warga yang masuk ke wilayah masing-masing.

Selain itu, menyelenggarakan tes cepat Covid-19 di sejumlah titik demi mencegah penularan SARS-CoV-2.

"Secara aktif menyelenggarakan tes Covid-19 yang disebar di beberapa titik guna meminimalisir potensi penyebaran Covid-19, sekaligus mencegah timbulnya kluster baru penularan Covid-19 saat libur akhir tahun," tuturnya.

Baca juga: Jika Penambahan Kasus Covid-19 Melonjak hingga 100 Persen, Apa Langkah Pemerintah?

Menurut Bambang, diperlukan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk menekan laju penularan Covid-19 pada masa libur akhir tahun.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) perlu dilakukan, terutama di wilayah yang tinggi penularan Covid-19.

"Meminta komitmen pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam menegakkan aturan serta tegas dalam mengambil kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 khususnya saat libur akhir tahun," ucap Bambang.

Baca juga: Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun 3 Hari, 28-30 Desember Tetap Masuk

Sebelumnya diberitakan, pemerintah memutuskan memangkas tiga hari cuti bersama pada akhir tahun ini. Tanggal 28-30 Desember 2020 tidak lagi menjadi pengganti libur Idul Fitri 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, libur Natal dimulai tanggal 24 hingga 27 Desember 2020.

Kemudian, libur pengganti idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X