Jelang Pilkada, Bawaslu Diminta Lebih Proaktif Awasi Pelanggaran

Kompas.com - 04/12/2020, 09:59 WIB
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (30/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Siti Zuhro mengingatkan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran menjelang Pilkada 2020.

Menurut Siti, Bawaslu harus proaktif melakukan pengawasan serta mengantisipasi potensi pelanggaran dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

"Tidak hanya menunggu laporan ada penyimpangan. Tapi mengantisipasi supaya tidak dilakukan hal-hal yang sifatnya menyimpang dan melanggar itu," kata Siti kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Potensi Kampanye Gelap, Bawaslu Diminta Perketat Pengawasan pada Masa Tenang

Siti menilai, pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19 akan menambah potensi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon.

Pasalnya, pada masa pelaksanaan pilkada tanpa pandemi saja sudah ditemukan banyak pelanggaran.

"Di saat pilkada dilaksanakan ada pandemi, double bahkan triple yang harus ditunjukkan oleh Bawaslu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Klaim Kasus Covid-19 di Daerah yang Gelar Pilkada Cenderung Turun

Siti mengungkapkan, terdapat beberapa kerawanan yang mungkin terjadi saat masa tenang pilkada yang akan dimulai pada 6 hingga 8 Desember. Bentuk kerawanan tersebut antara lain, politik uang dan jual beli suara.

"Jadi kalau memang beli suara itu kita larang, ya memang harus lebih difokuskan lagi bagaimana vote buying itu tidak merebak," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati. Ia menilai, ada potensi terjadinya kampanye gelap yang dilakukan pasangan calon saat masa tenang.

"Namun bukan berarti pengawasan menjadi tidak efektif di masa tenang. Karena biasanya di masa tenang ada potensi kampanye-kampanye yang gelap," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Jelang Pilkada 2020: Waspadai Kampanye Gelap dan Antisipasi Potensi Kerumunan saat Hari Pencoblosan

Khoirunnisa mengungkap beberapa potensi kampanye gelap pada masa tenang Pilkada 2020, antara lain politik uang hingga alat peraga yang belum diturunkan.

"Beberapa hal yang biasa ya masih terjadi di masa tenang adalah alat peraga yang belum diturunkan, logistik pemungutan dan penghitungan suara terlambat, dan politik uang," tutur dia.

Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Masa kampanye berlangsung sejak 26 September dan berakhir pada 5 Desember 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Rumah Sakit Penuh, Pemerintah dan Satgas Covid-19 Didesak Cari Solusi

Nasional
Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Nasional
Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Nasional
Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Polri Terima Informasi Komjen Listyo Sigit Dilantik Jadi Kapolri Hari Rabu

Nasional
Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi: Anggaran Rp 372,3 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X