Kasus Covid-19 di Sejumlah Negara Naik setelah Pemilu, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, sejumlah negara mencatatkan peningkatan kasus Covid-9 pasca menggelar pemilu di tengah pandemi.

Hal itu Wiku sampaikan mengutip catatan Our World in Data dan penelitian Council of Foreign Relation pada bulan September 2020.

"Di beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus setelah pemilu yang juga disebabkan oleh faktor lain," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Menurut Wiku, peningkatan kasus Covid-19 pasca-pemilu di negara-negara tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.

Baca juga: Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Di Belarus misalnya, kenaikan kasus virus corona disebabkan oleh terjadinya demonstrasi lanjutan usai pemilu.

Di Singapura dan Polandia, kasus meningkat karena adanya pelanggaran aktivitas sosial ekonomi.

Sementara, di Serbia peningkatan kasus disebabkan karena adanya kasus Covid-19 yang tidak dilaporkan pasca-pemilu.

Namun demikian, kata Wiku, ada beberapa negara yang usai pemilu tak menunjukkan dampak signifikan penambahan kasus Covid-19.

Negara-negara itu yakni Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan, Trinidad, serta Tobago di Karibia.

Baca juga: Warga Positif Covid-19 Tetap Bisa Gunakan Hak Pilih di Pilkada, Begini Mekanismenya...

Agar lonjakan kasus Covid-19 tak terjadi di Indonesia, Wiku meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan saat pemugutan suara Pilkada 9 Desember 2020.

Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi kunci utama menghindari penularan virus.

Menurut Wiku, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur protokol kesehatan sedemikian rupa agar pelaksanaan Pilkada tak jadi media penularan virus.

Misalnya, melakukan testing kepada petugas yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Kemudian, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di TPS, mewajibkan petugas dan pemilih memakai masker dan menjaga jarak, mengatur kedatangan pemilih di TPS, memeriksa suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS, hingga melakukan simulasi pemungutan suara.

Baca juga: Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Wiku berharap, dengan berbagai rancangan aturan dan protokol kesehatan ini masyarakat dapat menggunakan hak pilih mereka secara aman dan bebas dari Covid-19.

"Gelaran Pilkada dapat berlangsung aman apabila semua pihak yang terlibat disiplin untuk menerapkan semua protokol kesehatan serta mengikuti arahan yang telah ditetapkan oleh KPU terkait penyelenggaraan Pilkada," kata dia.

Tak hanya itu, Wiku juga berharap masyarakat menggunakan hak pilih mereka untuk calon kepala daerah yang disiplin menerapkan protokol kesehatan selama kampanye.

Wiku mengatakan, kedisiplinan calon dalam menerapkan protokol kesehatan mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menangani pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Imbau Masyarakat Pilih Calon Kepala Daerah yang Patuh Protokol Kesehatan saat Kampanye

Ia mengingatkan bahwa Pilkada kali ini akan menentukan arah ketahanan kesehatan dan pemulihan daerah akibat pandemi. Oleh karenanya, penting untuk memilih calon pemimpin yang berkompeten untuk mengatasi situasi ini.

"Saya benar-benar berharap masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas serta komitmen untuk memimpin daerah di tengah masa pandemi," kata Wiku.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Pada 6-8 Desember 2020 akan diberlakulan masa tenang.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.