Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Kompas.com - 04/12/2020, 07:26 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, gelaran pemilu di sejumlah negara tak berdampak signifikan pada kenaikan kasus virus corona.

Hal ini disampaikan Wiku mengutip data dari Our World in Data dan penelitian Council of Foreign Relation pada September 2020.

"Beberapa negara tidak menunjukkan dampak yang signifikan dari pelaksanaan pemilu terhadap kenaikan kasus positif Covid-19. Negara-negara tersebut adalah negara Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan,Trinidad serta Tobago di Karibia," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Hari Ini Pukul 10.00, Aktivitas di Sumut Berhenti 5 Menit untuk Doa Bersama Kelancaran Pilkada

Namun demikian, data dan penelitian menunjukkan bahwa di beberapa negara seperti Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 pasca-pemilu.

Di Belarus, kenaikan kasus virus corona disebabkan oleh terjadinya demonstrasi lanjutan usai pemilu.

Di Singapura dan Polandia, kasus meningkat karena adanya pelanggaran aktivitas sosial ekonomi.

Sementara, di Serbia peningkatan kasus disebabkan karena adanya kasus Covid-19 yang tidak dilaporkan pasca-pemilu.

Baca juga: Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Untuk menghindari hal serupa di Tanah Air, Wiku meminta masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M saat pemugutan suara Pilkada 9 Desember 2020, yakni memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Wiku menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur protokol kesehatan sedemikian rupa agar pelaksanaan Pilkada tak jadi media penularan virus.

Misalnya, melakukan testing kepada petugas yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Satgas: Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Lebih dari 70 Persen

Nasional
Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Serba-serbi Sistem ETLE yang Disinggung Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Kapasitas RS Hampir Penuh, Masyarakat Diminta Kerja Sama Putus Penularan Covid-19

Nasional
Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Menanti Realisasi Vaksinasi Mandiri dari Pemerintah

Nasional
Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Kasus Kematian Tertinggi Selama Pandemi hingga Peluang Vaksinasi Mandiri

Nasional
PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

PPKM Jawa-Bali Jilid 2, Alasan Perpanjangan hingga Perbedaan dengan Periode Pertama

Nasional
Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Kerja Sama dengan BUMN, Risma Bantu Pemulung Dapatkan Pekerjaan

Nasional
Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Nasional
MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

MK: Paling Lama 24 Maret 2021 Seluruh Sengketa Pilkada Harus Sudah Diputus

Nasional
KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

KNKT Lanjutkan Pencarian CVR meskipun Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan

Nasional
Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Satgas: Hampir Separuh Zona Merah Covid-19 Berada di Jawa dan Bali

Nasional
Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Eks Dirut sebagai Saksi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan yang Berubah dan Tetap Berlaku

Nasional
Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Kisah Nenek Minah dan Janji Listyo Sigit agar Hukum Tak Tajam ke Bawah

Nasional
Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X