Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Kompas.com - 03/12/2020, 18:00 WIB
Warga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga mengikuti rapid test massal yang digelar di SD Negeri 01-03 Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2020). Total warga Petamburan yang ikut uji rapid test massal dari Polda Metro Jaya ini berjumlah 273 warga. Dari jumlah itu, hanya 5 yang dinyatakan reaktif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga provinsi mencatat penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi pada Kamis (3/12/2020).

Ketiga provinsi tersebut adalah Papua (1.755 kasus baru), Jawa Barat (1.648 kasus baru), dan DKI Jakarta (1.153 kasus baru).

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa ketiga provinsi itu sempat mengalami perbedaan data Covid-19 dengan pemerintah pusat.

"Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemda dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), ada beberapa provinsi yang memiliki perbedaan data dengan pusat. Seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Papua," ujar Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Kamis.

Dia melanjutkan, berdasarkan data dari Kemenkes, secara total terdapat penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 8.369 pada Kamis.

Angka yang sangat tinggi ini, kata Wiku, salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara realtime.

"Sebagai contoh, Papua hari ini melaporkan sejumlah 1.755 kasus. Yang mana merupakan akumulasi dari penambahan kasus positif sejak 19 November 2020 hingga hari ini," ungkap Wiku.

Baca juga: UPDATE: Ada 8.369 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catat Rekor

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada pemda yang masih memiliki perbedaan data dengan pemerintah pusat segera melakukan konsolidasi data.

"Kami imbau untuk melakukan konsolidasi data secara langgung dengan pusat dan pemda sesegera mungkin," tambah Wiku.

Sebelumnya, Pemerintah melaporkan 8.369 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 pada Kamis (3/12/2020).

Ini merupakan rekor tertinggi selama pandemi di Tanah Air.

Penambahan kasus tersebut menyebabkan total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 557.877 orang.

Kasus baru positif Covid-19 sebanyak 8.369 orang tersebut tersebar di 34 provinsi.

Dalam data yang sama, juga menunjukkan adanya penambahan jumlah pasien yang sembuh dari Covid-19 sebanyak 3.673 orang.

Mereka dinyatakan sembuh setelah mendapatkan hasil dua kali negatif dalam pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR).

Baca juga: UPDATE 3 Desember: Ada 77.969 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Dengan demikian, total pasien yang sembuh dari Covid-19 berjumlah 462.553 orang.

Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah sebanyak 156 orang dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian kini ada 17.355 orang yang meninggal akibat Covid-19.

Lebih lanjut, terdapat 507 kabupaten/kota yang terpapar Covid-19 di 34 provinsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X