Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Kompas.com - 03/12/2020, 17:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah tak memberi target untuk nilai kontribusi atas mergernya tiga bank syariah terhadap ekonomi nasional.

Namun, kata dia, yang paling terpenting adalah melakukan akselerasi karena Indonesia memiliki potensi yang besar dari sisi ekonomi dan keuangan syariah.

"Sebenarnya kami dalam hitungan waktu tidak memberi target, tapi paling penting melakukan akselerasi dan yang ingin dikejar adalah potensi kita yang besar ini, ingin supaya realisasinya lebih cepat," ujar Ma'ruf dikutip dari acara Indonesia Bicara, Kamis (3/12/2020).

Ma'ruf mengatakan, penggabungan tiga bank syariah, yakni Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah tersebut karena pihaknya memiliki target-target sendiri dalam pengembangan potensi yang besar.

Ia mencontohkan di tingkat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan memperbanyak bank wakaf yang saat ini baru 50 dan diharapkan bertambah menjadi 200-300.

"Pemerintah akan mengambil kebijakan dengan memperbesar ini semua dan APBN kita juga diarahkan ke sana termasuk di lembaga pengelolaan dana bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi akan menangani koperasi syariah termasuk BMT di pesantren-pesantren," terang Ma'ruf.

Baca juga: Merger Tiga Bank Syariah, Pemerintah Targetkan Aset Lebih dari Rp 200 Triliun

Ia mengatakan, apabila dari 28.000 pesantren di Tanah Air,10.000 di antaranya bisa membangun BMT dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya, maka potensi pengembangan ekonomi syariah pun lebih besar.

Belum lagi, kata dia, potensi yang diambil dari kredit usaha rakyat (KUR) syariah di bank-bank syariah yang akan di-merger tersebut.

"Kalau ini nanti dalam tempo dekat berkembang, pada 2021 kita sudah mulai melakukan pengembangan, maka 2024 sudah kelihatan hasilnya. Optimismenya begitu," ucap dia.

Dengan demikian, ia pun berharap nantinya merger ketiga bank syariah milik BUMN tersebut dapat menghasilkan bank besar yang dikelola secara profesional.

Termasuk menjadi jangkar untuk ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kendati demikian, pemerintah menargetkan aset yang akan dimiliki bank syariah hasil merger tersebut lebih dari Rp 200 triliun.

Diketahui, pemerintah akan menggabungkan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Rencananya, bank merger tersebut akan mulai beroperasi pada Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com