Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Kompas.com - 03/12/2020, 17:43 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kesehatan (Kompak) melaporkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto atas dugaan maladministrasi tidak merespons somasi tentang perbaikan kebijakan, Kamis (3/12/2020).

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Lentera Anak (YLA), Yayasan Kepedulian Untuk Anak Surakarta (Yayasan Kakak), Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, dan Komnas Perlindungan Anak.

Kelompok tersebut sebelumnya melayangkan somasi kepada Terawan agar menyelesaikan revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Baca juga: Survei: Rokok Murah Picu Peningkatan Jumlah Perokok Anak

“Melalui laporan ini kami harapkan Ombudsman dapat membantu kami untuk menunjukkan bagaimana sikap Kemenkes yang tidak punya komitmen untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia melalui PP Nomor 109/2012," kata Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda, dalam keterangan tertulis, dikutip dari Kontan, Kamis.

Menurut Kompak, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong revisi PP 109 Tahun 2012.

Revisi PP tersebut dinilai mendesak dilakukan demi menurunkan prevalensi perokok, terutama perokok anak yang jumlahnya terus meningkat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam laporannya, Kompak yang diwakili kuasa hukumnya mengharapkan Ombudsman RI untuk menginvestigasi dugaan maladministrasi Kementerian Kesehatan cq Menteri Kesehatan RI terkait proses revisi PP 109/202.

Baca juga: Polisi Bandung Sita 150 Kg Tembakau Sintetis dari Industri Rumahan di Bekasi

Kedua, meminta Ombudsman RI melaporkan hasil investigasi yang dimaksud kepada pelapor dan/atau kuasa hukum pelapor.

Ketiga, meminta Ombudsman membantu memediasi pertemuan pelapor dan terlapor agar segera menyelesaikan revisi PP 109/2012 secara cepat.

Menurut Kompak, urgensi dari perarutan tersebut akan menjadi upaya melindungi dan membatasi dampak buruk produk tembakau bagi anak-anak dan generasi muda bangsa Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Perpanjangan PPKM Level 4, Komisi IX: Pastikan Protokol Kesehatan Berjalan

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Nasional
Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga 'Laundry' Boleh Buka sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga "Laundry" Boleh Buka sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X