Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/12/2020, 15:09 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh. Sebab, menurut Puan, hingga sembilan bulan pandemi kurva kasus Covid-19 di Tanah Air belum juga melandai.

Bahkan, pada pekan terakhir November, Indonesia mencatat rekor penambahan kasus harian sebanyak 6.267 kasus Covid-19.

"Dengan tembusnya rekor baru, pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Puan mengapresiasi kerja pemerintah yang sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan Covid-19. Namun, nyatanya pandemi belum bisa tertangani.

Puan mengatakan strategi penegakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak harus diperkuat. Demikian pula dengan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pengujian, dan pengobatan.

"Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa," ujarnya.

Baca juga: UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Puan juga menyinggung catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut setidaknya 180 dokter meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Ia meminta pemerintah introspeksi dan menegaskan kehadiran negara untuk masyarakat.

"Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya," ucap Puan.

Kemudian, Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan sinergi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mesti berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

"Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan," kata Puan.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020), Jokowi mengaku bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan itu, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com