Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/12/2020, 15:09 WIB
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) pidato pengantar dalam rangka Sidang Bersama DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Sidang Tahunan kali ini dihadiri oleh anggota MPR/DPR/DPD secara fisik dan virtual akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh. Sebab, menurut Puan, hingga sembilan bulan pandemi kurva kasus Covid-19 di Tanah Air belum juga melandai.

Bahkan, pada pekan terakhir November, Indonesia mencatat rekor penambahan kasus harian sebanyak 6.267 kasus Covid-19.

"Dengan tembusnya rekor baru, pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Puan mengapresiasi kerja pemerintah yang sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan Covid-19. Namun, nyatanya pandemi belum bisa tertangani.

Puan mengatakan strategi penegakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak harus diperkuat. Demikian pula dengan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pengujian, dan pengobatan.

"Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa," ujarnya.

Baca juga: UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Puan juga menyinggung catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut setidaknya 180 dokter meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Ia meminta pemerintah introspeksi dan menegaskan kehadiran negara untuk masyarakat.

"Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya," ucap Puan.

Kemudian, Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan sinergi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mesti berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X