Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 03/12/2020, 15:09 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh. Sebab, menurut Puan, hingga sembilan bulan pandemi kurva kasus Covid-19 di Tanah Air belum juga melandai.

Bahkan, pada pekan terakhir November, Indonesia mencatat rekor penambahan kasus harian sebanyak 6.267 kasus Covid-19.

"Dengan tembusnya rekor baru, pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Sebaran 6.267 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Puan mengapresiasi kerja pemerintah yang sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan Covid-19. Namun, nyatanya pandemi belum bisa tertangani.

Puan mengatakan strategi penegakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak harus diperkuat. Demikian pula dengan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pengujian, dan pengobatan.

"Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa," ujarnya.

Baca juga: UPDATE: 6.267 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Puan juga menyinggung catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut setidaknya 180 dokter meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Ia meminta pemerintah introspeksi dan menegaskan kehadiran negara untuk masyarakat.

"Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya," ucap Puan.

Kemudian, Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan sinergi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mesti berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

"Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan," kata Puan.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 6.267, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 534.266

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020), Jokowi mengaku bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan itu, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com