Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Kompas.com - 03/12/2020, 14:36 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan seusai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung (MA) Sinintha Yuliansih Sibarani ditanya soal perlunya ada hakim ad hoc untuk menangani tindak pidana korupsi.

Pertanyaan itu dilontarkan oleh panel ahli sekaligus mantan Ketua MA Bagir Manan dalam wawancara seleksi calon hakim MA yang disiarkan akun YouTube Komisi Yudisial, Kamis (3/12/2020).

“Mengapa dianggap perlu ada hakim ad hoc, mengapa tidak dipercayakan saja kepada hakim-hakim biasa untuk memeriksa perkara korupsi itu?” tanya Bagir Manan.

Baca juga: KY Gelar Tahap Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sinintha, adanya hakim ad hoc dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan jawaban dari dinamika yang ada di masyarakat.

Ia mengatakan, sebelum adanya hakim ad hoc, tindak pidana korupsi diadili oleh hakim di peradilan umum.

“Dan itu dalam perkembangannya ternyata banyak kekecewaan di dalam masyarkat dan citra pengadilan semakin turun,” kata Sinintha.

Baca juga: Calon Hakim MA Jaka Mirdinata Dicecar soal Duplikasi Pendahuluan Makalah

Sinintha menuturkan, untuk meningkatkan citra pengadilan diperlukan hakim yang berasal dari masyaraka.

Sebab, kata Sinintha, modus operandi praktik korupsi semakin canggih dan diperlukan keahlian khusus dalam mengawal pemberantasan korupsi di dalam pengadilan. Sehingga, muncul pemikiran untuk melahirkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui undang-undang.

“Di situlah pertama kali diharapkan adanya hakim dari luar pengadilan itu sendiri yang dites, diuji, dan dianggap mampu dengan keahlian yang sudah diperoleh, pengalaman puluhan tahun di masyarakat dan diharapkan mempunyai integritas dan membawa pengaruh baik,” kata Sinintha.

“Membawa budaya yang baik sehingga bisa mempengaruhi hakim yang selama ini sudah menangani perkara-perkara tidak pidana korupsi,” imbuhnya.

Baca juga: Calon Hakim MA Ditanya soal Rekam Jejak karena Pernah Jadi Saksi Ahli bagi Perusahaan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X