Kompas.com - 03/12/2020, 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi Mahkamah Agung (MA) Sinintha Yuliansih Sibarani ditanya soal perlunya ada hakim ad hoc untuk menangani tindak pidana korupsi.

Pertanyaan itu dilontarkan oleh panel ahli sekaligus mantan Ketua MA Bagir Manan dalam wawancara seleksi calon hakim MA yang disiarkan akun YouTube Komisi Yudisial, Kamis (3/12/2020).

“Mengapa dianggap perlu ada hakim ad hoc, mengapa tidak dipercayakan saja kepada hakim-hakim biasa untuk memeriksa perkara korupsi itu?” tanya Bagir Manan.

Baca juga: KY Gelar Tahap Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sinintha, adanya hakim ad hoc dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan jawaban dari dinamika yang ada di masyarakat.

Ia mengatakan, sebelum adanya hakim ad hoc, tindak pidana korupsi diadili oleh hakim di peradilan umum.

“Dan itu dalam perkembangannya ternyata banyak kekecewaan di dalam masyarkat dan citra pengadilan semakin turun,” kata Sinintha.

Baca juga: Calon Hakim MA Jaka Mirdinata Dicecar soal Duplikasi Pendahuluan Makalah

Sinintha menuturkan, untuk meningkatkan citra pengadilan diperlukan hakim yang berasal dari masyaraka.

Sebab, kata Sinintha, modus operandi praktik korupsi semakin canggih dan diperlukan keahlian khusus dalam mengawal pemberantasan korupsi di dalam pengadilan. Sehingga, muncul pemikiran untuk melahirkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui undang-undang.

“Di situlah pertama kali diharapkan adanya hakim dari luar pengadilan itu sendiri yang dites, diuji, dan dianggap mampu dengan keahlian yang sudah diperoleh, pengalaman puluhan tahun di masyarakat dan diharapkan mempunyai integritas dan membawa pengaruh baik,” kata Sinintha.

“Membawa budaya yang baik sehingga bisa mempengaruhi hakim yang selama ini sudah menangani perkara-perkara tidak pidana korupsi,” imbuhnya.

Baca juga: Calon Hakim MA Ditanya soal Rekam Jejak karena Pernah Jadi Saksi Ahli bagi Perusahaan

Menanggapi jawaban Sinintha, Bagir Manan menyimpulkan bahwa para hakim dianggap tidak dapat dipercaya, tidak memiliki kemampuan, tidak amanah dan tidak mampu menangani korupsi, sehingga diperlukan adanya hakim ad hoc.

“Boleh enggak saya simpulkan seperti itu? ini adalah krisis kepercayaan terhadap hakim, boleh enggak saya simpulkan seperti itu?” tanya Bagir Manan.

Sinintha lantas menjawab, jika dilihat dari terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi, menurutnya terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap hakim yang ada untuk menangani perkara korupsi.

“Dan untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan yang menangani lebih serius, (diperlukan hakim ad hoc) sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat (bisa meningkat),” jawab Sinintha.

Baca juga: KY Mulai Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA

Merespons jawaban tersebut, Bagir Manan memberikan catatan agar penjelasan Sinintha bisa lebih objektif.

Ia mengtakan, pada 1950 sudah ada menteri yang diadili atas kasus korupsi. Kemudian, pada awal orde baru, sejumlah menteri hingga Gubernur Bank Indonesia juga diadili oleh hakim biasa.

"Jadi tolong ada konsep lain dari pada konsep kita tidak dipercaya, bukan karena saya sentimen, tapi ini hanya objektifitas saja," ucap Bagir Manan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu Agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu Agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Wapres Berharap Kasus Ferdy Sambo Segera Disidangkan: Masyarakat Menunggu

Nasional
Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Jelang Pelimpahan Tahap II, Bripka RR Disebut Sedang Siapkan Mental untuk Persidangan

Nasional
Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Besok, Jokowi Akan Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya

Nasional
Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
Bisikan Istri 'Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar' Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Bisikan Istri "Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar" Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Nasional
Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Nasional
Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Nasional
TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.