Wapres: Akibat Pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah Tahun 2020 Belum Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, akibat pandemi Covid-19, Program Sejuta Rumah (PSR) tahun 2020 masih jauh dari target.

Ia mengatakan, per 16 November 2020, program tersebut baru mencapai sekitar 600.000 unit rumah yang dibangun.

"Khusus tahun ini, dikarenakan pandemi Covid-19, realisasi program Sejuta Rumah per 16 November 2020 baru mencapai 667.554 unit rumah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia (REI) secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Lanjutkan Program Sejuta Rumah, Jokowi Naikkan Kuota FLPP

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas 75 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 25 persen rumah untuk non-MBR.

Akibat pandemi itu pula, kata Ma'ruf, rencana capaian REI untuk membangun 239.109 unit rumah bagi MBR belum mencapai target.

"Karena pandemi ini pula, rencana capaian REI membangun 239.109 unit rumah untuk MBR mungkin belum mencapai target," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, sejak diresmikan Presiden RI pada tahun 2015, Program Satu Juta Rumah sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 5,4 juta unit.

"Lebih dari 70 persen dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan MBR," kata dia.

Baca juga: Wapres: 2018, Indonesia Masih Jadi Konsumen Terbesar Produk Halal Dunia

Ma'ruf mengatakan, upaya pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan rumah bagi rakyat masih panjang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki rumah sebesar 80,07 persen.

Sisanya, mereka tinggal dengan cara menyewa rumah, menumpang di rumah kerabat, bahkan hidup nomaden.

"Karena itulah, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk sektor properti," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut UMKM Jadi Salah Satu Prioritas Pengembangan Ekonomi Syariah

Dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2021, ujar Ma'ruf, pemerintah telah mengalokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp 30 triliun.

Jumlah tersebut antara lain untuk skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Kemudian, pembiayaan dari kementerian/lembaga untuk prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah umum dan rumah khusus, serta rumah susun.

Termasuk, peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

"Pemerintah percaya bahwa membangun rumah untuk rakyat tidak hanya akan berdampak positif terhadap perekonomian, tetapi juga akan mengangkat kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam klaster industri perumahan dan properti," tutur Ma'ruf.

Baca juga: Jubir Sebut Maruf Amin Tak Kontak Intens dengan Anies Baswedan di Munas MUI

Sebab, kata dia, sektor perumahan dan properti merupakan klaster industri yang melibatkan lebih dari 150 jenis usaha dan industri, serta menyerap lapangan kerja yang cukup besar.

Oleh karena itu, pembangunan sektor perumahan pun disebutkannya perlu didukung.

Tujuannya adalah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya dapat dinikmati berbagai kalangan masyarakat.