Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada 2020: Waspadai Kampanye Gelap dan Antisipasi Potensi Kerumunan saat Hari Pencoblosan

Kompas.com - 03/12/2020, 07:26 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 semakin dekat. Berbagai tahapan pilkada pun sudah di jalani oleh penyelenggara pemilu.

Mulai dari pendaftaran, penetapan pasangan calon hingga tahapan kampanye yang di mulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.

Setelah masa kampanye selesai, para peserta pilkada akan memasuki masa tenang pada 6 Desember hingga 8 Desember dan pemungutan suara akan lakukan pada 9 Desember 2020.

Dalam masa tenang kampanye ini kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tidak menurun dan justru diperketat.

Baca juga: Polri dan TNI Cegah Politik Uang Jelang Pilkada, Bentuk Tim Patroli hingga Kerja Sama dengan Bank

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati, ada potensi terjadi kampanye gelap yang dilakukan pasangan calon saat masa tenang.

"Namun bukan berarti pengawasan menjadi tidak efektif di masa tenang. Karena biasanya di masa tenang ada potensi kampanye-kampanye yang gelap," kata Khoirunnisa kepada Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Khoirunnisa mengungkap beberapa potensi kampanye gelap pada saat masa tenang Pilkada 2020, antara lain politik uang hingga alat peraga yang belum diturunkan.

"Beberapa hal yang biasa ya masih terjadi di masa tenang adalah alat peraga yang belum diturunkan, logistik pemungutan dan penghitungan suara terlambat, dan politik uang," tutur dia.

Baca juga: Pilkada, Dilema Pemilih di Tengah Pendemi, Ancaman Golput hingga Takut Corona

Selain itu, Khoirunnisa juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020.

Menurut dia, untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyelenggara pemilu harus terus menjamin keamanan penerapan protokol kesehatan sesuai aturan di tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat tentu penyelenggara pemilu harus terus bisa menjamin keamanan masyarakat ketika hadir di TPS," ujarnya.

Ia pun mengingatkan saat proses pemungutan suara akan muncul potensi kerumunan baik di TPS atau di luar TPS.

Baca juga: KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Oleh karena itu, Khoirunnisa berharap semua potensi itu bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara Pilkada 2020.

"Di TPS nanti ada potensi kerumunan orang, yang mungkin terjadi tidak hanya di dalam TPS, tetapi di sekitaran TPS," ungkapnya.

Peringatan untuk penyelenggara pemilu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com