Kompas.com - 03/12/2020, 07:09 WIB
Tersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) menaiki anak tangga sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDITersangka kasus dugaan suap gratifikasi senilai Rp46 miliar, Nurhadi (kanan) menaiki anak tangga sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Nurhadi yang merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa sebagai tersangka terkait suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung yang menjerat eks Sekretaris MA Nurhadi tidak akan berhenti begitu saja.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK juga akan menjerat Nurhadi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami memastikan akan segera menerapkan pasal TPPU dalam perkara ini setelah dari hasil pengumpulan bukti kemudian disimpulkan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," kata Ali, Rabu (2/12/2020).

Diketahui, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, kini tengah menjalani persidangan selaku terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Baca juga: Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Keduanya didakwa menerima suap senilai Rp 45,7 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto dan gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan.

Ali mengatakan, KPK saat ini masih menelaah lebih lanjut terkait penerapan pasal TPPU dalam perkara yang menjerat Nurhadi.

Ia menjelaskan, TPPU akan diterapkan apapbila terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi ke aset-aset bernilai ekonomis.

"Seperti properti, kendaraan, surat berharga, dan lain-lain," ujar Ali.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya sempat menyebut KPK akan memulai penyidikan dugaan TPPU Nurhadi dalam waktu dekat.

Baca juga: KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

"Sudah pernah ada ekspose. Kita tinggal menunggu saja. Mungkin dalam waktu dekat. Mudah-mudahan enggak terlalu lama lagi," ujar Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (14/9/2020).

Namun, belakangan Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut KPK belum mengenakan pasal pencucian uang terhadap Nurhadi karena berkaca pada kasus Tubagus Caheri Wardana alias Wawan yang dinyatakan tidak melakukan TPPU oleh majelis hakim.

Karyoto mengatakan, Nurhadi akan dikenakan pasal TPPU jika KPK berhasil membuktikan tindak pidana asal atau predicate crime.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

Nasional
Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Nasional
UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 6 Mei: Ada 77.775 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Hasil Survei LP3ES, Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

Nasional
3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

3 Catatan Krusial Komnas HAM Terkait Situasi Terkini Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X