Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Kompas.com - 02/12/2020, 18:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan DPR bersama Kementerian Dalam Negeri diputuskan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menggunakan tiga macam alat pelindung diri (APD) dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"KPPS semuanya akan menggunakan alat pelindung diri, meskipun tidak lengkap sebagaimana dokter dan perawat di rumah sakit. Maka petugas kami di TPS itu akan diberi APD tiga macam yaitu face shield, masker, dan sarung tangan," kata pria yang akrab disapa Wima ini dalam konferensi pers virtual Ombudsman RI, Rabu (2/12/2020).

Wima melanjutkan, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama menyangkut kesehatan, petugas KPPS juga akan diberikan baju Hazmat.

Baca juga: Tak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Gunakan Hak Suara di Pilkada 2020 dengan Bawa E-KTP atau Suket

Namun, ia juga mengatakan bahwa tetap ada petugas kesehatan yang berjaga di TPS untuk menolong dan menangani hal-hal tersebut.

"Tentu saja tidak dilaksanakan sendiri apabila ada hal-hal yang menyangkut kesehatan. Tetap ada petugas medis yang berada di TPS tersebut," ucapnya.

Wima juga memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi.

Oleh karena itu, ia menjamin ketersediaan APD dan protokol kesehatan lainnya akan lengkap pada hari H pelaksanaan.

"Untuk protokol kesehatan yang lain seperti tisu, disinfektan, alat semprot dan lainnya itu tentu akan kita siapkan di TPS. Karena instruksi itu sudah kami berikan kepada teman-teman untuk selalu melakukan hal tersebut," tuturnya.

Terkait distribusi APD, ia juga menjelaskan prosedurnya melalui KPU Kabupaten/Kota menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), lalu ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan berakhir di KPPS.

Di sisi lain, Wima mengingatkan bahwa pada saat ini masih termasuk masa kampanye Pilkada.

Sementara masa kampanye akan berhenti pada Minggu (6/12/2020) 00.00 waktu setempat.

Selanjutnya, pada 6-8 Desember 2020 akan memasuki masa tenang Pilkada.

Baca juga: Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Pada 6-8 Desember 2020 akan diberlakulan masa tenang. Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com