Pemerintah Minta Desa Penerima Dana Desa Lebih Aktif pada 2021

Kompas.com - 02/12/2020, 16:38 WIB
Warga menghadiri rapat pembahasan kriteria penerima BLT-DD di Kantor Desa Pulo Madu,  Kecamatan Pasilambena Selayar, Sulawesi Selatan. KOMPAS.com/NURWAHIDAHWarga menghadiri rapat pembahasan kriteria penerima BLT-DD di Kantor Desa Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena Selayar, Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta para penerima dana desa, utamanya untuk bantuan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), lebih aktif terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran BLT-DD-nya tahun 2021 mendatang.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) Herbert Siagian mengatakan, saat ini dana desa tahun 2020 sudah dipercayakan untuk dikelola oleh desa.

"Prinsipnya untuk dana desa tahun 2020 sudah diberi kepercayaan kepada desa untuk mengelola termasuk dalam penyaluran BLT DD-nya. Kami harap tahun depan keterlibatan desa-desa ini semakin aktif," kata Herbert, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Mendes PDTT Tegaskan Dana Desa Boleh Digunakan untuk Apa Saja

Herbert mengatakan, salah satu kebijakan prioritas pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2020 yang dilakukan adalah melalui BLT-DD.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 74.311 desa atau 99,14 persen sudah menerima BLT-DD untuk jaring pengaman sosial dampak pandemi Covid-19.

Setidaknya, saat ini total jumlah desa yang dinilai potensial mendapat saluran BLT-DD ada sebanyak 74.891 desa atau 99,91 persen.

Dengan demikian, masih ada 642 desa yang hingga kini dilaporkan belum mendapat BLT-DD.

Baca juga: Kemenko PMK Sebut 642 Desa Belum Dapat BLT Dana Desa

Meski masih tersisa, Herbert menilai skema pemerintah untuk BLT-DD sudah cukup baik.

Pasalnya, BLT-DD juga akan membantu menyangga kehidupan ekonomi masyarakat desa terutama yang terdampak Covid-19.

"Karena itu kita harus betul - betul memanfaatkan waktu satu bulan ke depan ini untuk mempercepat penyaluran BLT-DD, khususnya kepada desa-desa yang belum salur," kata Herbert.

Baca juga: Agar Dana Desa Efektif, Kemenko PMK Minta DTKS dan Data BLT-DD Bersinergi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Propam Polri Akan Cek Ulang Prosedur Anggota Memegang Senjata Api

Nasional
KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

KSPI: Tenaga Kerja Asing Ancam Lapangan Kerja, Langgar UUD 1945

Nasional
Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Ada Kecemasan UU ITE Direvisi Lebih Beringas dan Tak Demokratis

Nasional
KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

KSPI Sayangkan Sikap Pemerintah Terbitkan PP Saat UU Cipta Kerja Masih Diuji di MK

Nasional
Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Propam Polri: Polisi Pelaku Penembakan di Cengkareng Diberhentikan Tak Hormat

Nasional
Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Resmi Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Sumbar, Mahyeldi Ingin Prioritaskan Penanganan Pandemi

Nasional
Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Jokowi: Tunjukkan ke Dunia Kita di Barisan Terdepan Tangani Krisis

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

KPK Panggil 4 Saksi Terkait Dugaan Suap Perizinan di Kota Cimahi, Salah Satunya Eks Kepala Satpol PP

Nasional
34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

34 Ketua DPD Partai Demokrat Seluruh Indonesia Sepakat Minta Kader Pengkhianat Dipecat

Nasional
Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Nasional
Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Jokowi: Kunci Pemulihan Ekonomi yakni Kemampuan Mengatasi Pandemi

Nasional
Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Jokowi: Alhamdulillah, di Asia Kita Termasuk Terdepan dalam Vaksinasi

Nasional
Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Wapres Minta BSI Segera Susun Rencana Kerja untuk Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X