Geledah 3 Lokasi, KPK Amankan Sejumlah Dokumen Terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Kompas.com - 02/12/2020, 14:43 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi berbeda terkait perkara dugaan suap mengenai izin ekspor lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Selasa (1/12/2020).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK mengamankan sejumlah barang dalam penggeledahan tersebut, antara lain dokumen terkait izin ekspor benih lobster dan dokumen transaksi keuangan terkait dugaan pemberian suap.

"Barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya yaitu dokumen terkait ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap dan bukti-bukti elektronik lainnya," kata Ali, Rabu (2/12/2020).

Ali mengatakan, seluruh barang dan dokumen tersebut selanjutnya akan dianalisa dan segera disita.

Baca juga: KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Uang Kasus Edhy Prabowo

Adapun tiga lokasi yang digeledah itu adalah kediaman Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, kantor PT Dua Putra Perkasa, dan gudang PT Dua Putra Perkasa yang ketiganya berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Penggeledahan dimulai pukul 15.00 WIB dan berakhir pada tengah malam.

"Selama proses penggeledahan di tempat-tempat tersebut tim juga didampingi pihak-pihak yang berada di kediaman dan kantor PT DPP (Dua Putra Perkasa) tersebut," ujar Ali.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

PT Aero Citra Kargo diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Salah satunya dari PT Dua Putra Perkasa yang melakukan transfer uang sejumlah Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Baca juga: Kasus Edhy Prabowo, KPK Buka Peluang Jerat PT ACK sebagai Tersangka Korporasi

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, berdasarkan data, PT ACK dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar. Namun diduga Amri dan Bahtiar merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X