Kompas.com - 02/12/2020, 13:13 WIB
Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIKetua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban mengaku heran dengan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan pandemi virus corona untuk kepentingan politik.

Zubairi menegaskan bahwa seharusnya seluruh pihak mementingkan aspek kesehatan ketimbang kepentingan politik, terutama pandemi Covid-19 telah berlangsung selama sembilan bulan di Indonesia.

"Untuk semua orang saya kira, politik ini mbok ya nomor seribu gitu lho. Sekarang masalah kesehatan yang utama. Jadi jangan dikipas-kipasi dengan politik, dengan yang lain," kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, IDI Minta Pemerintah Perbanyak Tes

Zubairi menuturkan, pesan Presiden Joko Widodo agar kesehatan menjadi hal yang paling utama di tengah pandemi belum tersampaikan hingga ke akar rumput.

Sampai saat ini, ia mengaku masih menemukan agenda-agenda politik yang dikaitkan dengan pandemi. Zubairi mencontohkan, kontroversi seputar hasil tes swab Covid-19 pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dibumbui isu politik.

Menurutnya, banyak pihak mempertanyakan hasil tes Rizieq. Padahal, kata Zubairi, hal itu tidak diperlukan karena pengumuman hasil tes merupakan keputusan pribadi setiap orang.

"Harusnya Dinas Kesehatan itu tidak usah bicara, sudah sampai sini. Dia tidak harus membuka, jadi seolah-olah kan yang bersangkutan harus men-declare negatif atau positif. Itu tidak benar, tidak wajib untuk seseorang declare,"  kata Zubairi.

"Tapi kalau (Gubernur DKI) Anies Baswedan kemarin declare dirinya positif, itu bagus. Namun, kalau Dinas Kesehatan men-declare Anies positif misalnya, itu tidak boleh," tutur dia.

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, Epidemiolog: Akibat Terburuk Belum Terjadi di Indonesia

Zubairi menjelaskan, ada sejumlah peraturan yang mengatur hak atas kerahasiaan identitas atau data kesehatan seorang pasien.

Beberapa peraturan itu antara lain, Pasal 48 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 7 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 38 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

"Kalau untuk laboratorium, rumah sakit, dinas kesehatan maupun Satgas membuka identitas orang yang positif itu tidak boleh. Akan tetapi kalau yang bersangkutan bilang aku positif, mohon doanya, itu baru boleh dilakukan," tutur dia.

Baca juga: Cegah Peningkatan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Waspadai Euforia Pilkada dan Libur Akhir Tahun

Tepat hari ini, sembilan bulan sudah pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia. Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Hingga Selasa (1/12/2020), penambahan pasien positif tercatat lebih dari 5.000 dalam sehari. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah ada penambahan 5.092 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 543.975 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Survei Kemenag: 88,6 Persen Responden Taat Protokol Kesehatan di Masjid

Nasional
Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Kementerian BUMN: Vaksinasi Gotong Royong Dimulai 17 Mei 2021

Nasional
Kontras Sebut 'Virtual Police' Jadi Alat Represi Baru

Kontras Sebut "Virtual Police" Jadi Alat Represi Baru

Nasional
Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Kamis Sore, Panglima TNI dan Kapolri Terbang ke Papua

Nasional
KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

KSAL Sebut KRI Nanggala Sudah Terbiasa Latihan Menembak Torpedo

Nasional
Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Satgas: Pemerintah Larang Mudik dalam Bentuk Apa Pun, Baik Lintas Provinsi dan Aglomerasi

Nasional
Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Nasional
Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X