Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenpan RB Pastikan SDM Pemerintah Direncanakan Sesuai Kebutuhan

Kompas.com - 02/12/2020, 12:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, perencanaan penyediaan sumber daya manusia (SDM) profesional dalam melakukan reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Utamanya, kebutuhan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

"Kami ingin memastikan dalam perencanaan SDM benar-benar sesuai kebutuhan, sesuai prioritas pembangunan nasional dan daerah sehingga perencanaan harus didasarkan analisis jabatan dan beban kerja prioritas pembangunan," kata Dwi dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Menpan RB Tjahjo Kumolo Ungkap Alasan Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Dalam penyediaan SDM profesional untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, kata dia, maka harus dilakukan secara tranparan, terbuka, dan bebas korupsi.

Sebab, pihaknya juga ingin memastikan bahwa mereka yang diterima adalah mereka yang benar-benar akan menjadi aparatur sipil negara (ASN) berkualitas, profesional, kompeten, dan bisa dibina.

Tujuannya, kata dia, untuk membangun birokrasi Indonesia ke depan yang lebih maju sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reformasi birokrasi.

"Salah satunya pakai card system (dalam proses penerimaan ASN) yang tidak mungkin diintervensi. Jadi zero KKN dalam proses penerimaan pegawai," kata dia.

Baca juga: RDP dengan Komisi X DPR, Kemenpan RB Beri Penjelasan soal PPPK 2019 yang Belum Juga Diangkat

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan sistem-sistem pekerjaan yang lebih modern, kekinian, dan sesuai dengan era milenial.

Pasalnya, kata dia, saat ini sebagian besar ASN merupakan para milenial.

"Kami akan tinggalkan tingkat-tingkat konvensional tatap muka di dalam kelas dan lainnya. Kami akan optimalkan sistem pembelajaran online, di tempat kerja dan mengembangkan corporate university," kata dia.

"Dengan cara itu, kami ingin jamin ASN-ASN kita makin kompeten dari waktu ke waktu," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kesimpulan yang Diserahkan Kubu Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
'Amicus Curiae' Megawati

"Amicus Curiae" Megawati

Nasional
Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com