Anggota DPR: Pemda dan Polri Harus Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 02/12/2020, 12:15 WIB
Petugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoPetugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan keputusan pemerintah mengurangi libur akhir tahun merupakan langkah tepat untuk mencegah penularan Covid-19 lebih meluas lagi.

Kendati begitu, dia mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap diperketat. Pemerintah daerah dan polisi harus bersikap tegas.

"Protokol kesehatan harus diperketat. Pihak kepolisian dan pemda harus menegakkan aturan, agar protokol kesehatan dipatuhi demi kebaikan bersama," kata Nabil saat dihubungi, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Isolasi Mandiri di Rumah Dinas, Anies Ajak Warga Terapkan Protokol Kesehatan

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak (3M).

Nabil pun mengatakan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah harus jadi contoh soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Kepala daerah yang tidak tertib atau lalai menegakkan protokol kesehatan, sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri, bisa dikenakan sanksi.

"Ini pemerintah kan harus jadi contoh warganya, para pejabat dari pusat sampai daerah harus jadi teladan terkait pematuhan protokol kesehatan," ujar Nabil.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani sepakat dengan pernyataan Nabil. Netty mengatakan pemerintah tetap perlu melakukan berbagai langkah antisipasi lain demi mencegah lonjakan kasus Covid-19, meski libur akhir tahun dikurangi.

Ia meminta pemerintah terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

"Terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes, pengetatan pengawasannya, dan penegakkan disiplin terhadap pelanggaran. Tidak ada liburan pun, jika masyarakat abai terhadap prokes dan tidak mau berpartisipasi dalam pemutusan mata rantai penularan, maka angka kasus tetap akan melonjak," kata Netty.

Menurut Netty, pemerintah perlu membuat petunjuk teknis yang jelas tentang protokol kesehatan di berbagai lokasi yang berpotensi ramai pengunjung.

Misalnya, di tempat persistirahatan tol dan tempat-tempat wisata. Dia mengatakan, jika pengelola wisata melanggar, maka harus diberikan sanksi tegas.

Baca juga: Prihatin Kasus Harian Covid-19 Tembus 6.000, Satgas Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan

"Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Terapkan sanksi yang tegas ke pengelola. Para pejabat dan tokoh publik harus bisa menjadi role model yang baik bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, upaya tes Covid-19 perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pemerintah dinilai perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan pengetesan, pelacakan, dan penelusuran.

Netty mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan pengetesan acak di tempat tujuan wisata dan tempat-tempat publik lainnya.

"Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana prokes seperti masker, alat cuci tangan, dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses," kata Netty.

Diberitakan, pemerintah memutuskan memangkas tiga hari cuti bersama pada akhir tahun ini. Tanggal 28-30 Desember 2020 tidak lagi menjadi pengganti libur Idul Fitri 2020.

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Pilkada di Kabupaten Ketapang Kalbar Dibubarkan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, libur Natal dimulai tanggal 24 hingga 27 Desember 2020.

Kemudian, libur pengganti idul Fitri ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020. Adapun libur Tahun Baru ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 dan ditambah tanggal 2-3 Januari 2021 yang merupakan libur akhir pekan karena tepat jatuh pada Sabtu-Minggu.

"Dengan demikian, secara teknis pengurangan (libur) tiga hari, yakni 28-30 Desember 2020," kata Muhadjir dalam konferensi pers, Selasa (1/12/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 106.243 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

UPDATE: Bertambah 132, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 43.328 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X