Anggota DPR: Pemda dan Polri Harus Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 02/12/2020, 12:15 WIB
Petugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoPetugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan keputusan pemerintah mengurangi libur akhir tahun merupakan langkah tepat untuk mencegah penularan Covid-19 lebih meluas lagi.

Kendati begitu, dia mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap diperketat. Pemerintah daerah dan polisi harus bersikap tegas.

" Protokol kesehatan harus diperketat. Pihak kepolisian dan pemda harus menegakkan aturan, agar protokol kesehatan dipatuhi demi kebaikan bersama," kata Nabil saat dihubungi, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Isolasi Mandiri di Rumah Dinas, Anies Ajak Warga Terapkan Protokol Kesehatan

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak (3M).

Nabil pun mengatakan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah harus jadi contoh soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Kepala daerah yang tidak tertib atau lalai menegakkan protokol kesehatan, sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri, bisa dikenakan sanksi.

"Ini pemerintah kan harus jadi contoh warganya, para pejabat dari pusat sampai daerah harus jadi teladan terkait pematuhan protokol kesehatan," ujar Nabil.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani sepakat dengan pernyataan Nabil. Netty mengatakan pemerintah tetap perlu melakukan berbagai langkah antisipasi lain demi mencegah lonjakan kasus Covid-19, meski libur akhir tahun dikurangi.

Ia meminta pemerintah terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

"Terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes, pengetatan pengawasannya, dan penegakkan disiplin terhadap pelanggaran. Tidak ada liburan pun, jika masyarakat abai terhadap prokes dan tidak mau berpartisipasi dalam pemutusan mata rantai penularan, maka angka kasus tetap akan melonjak," kata Netty.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Nasional
Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang 'Success Story' Jokowi

Pengamat: Tantangan Gibran, Mengulang "Success Story" Jokowi

Nasional
KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

KPK Panggil 3 Saksi Terkait Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai di Bintan

Nasional
'Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK'

"Belum Semua Tenaga Kesehatan Divaksin, Sekarang Diberikan ke Tahanan KPK"

Nasional
Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Satgas Covid-19 Ingatkan Pentingnya Peran Komunitas Masyarakat dalam Akhiri Pandemi

Nasional
Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Sebut Nasdem Punya Komunikasi Baik dengan PKS, Mardani: Masih Panjang Menuju 2024

Nasional
KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Ini Beda Vaksinasi Gotong Royong dengan Vaksinasi Program Pemerintah

Nasional
Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasdem Bakal Gelar Konvensi, Raja Juli: PSI Sudah Deklarasikan Giring Capres

Nasional
WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

WHO Yakin Pandemi Berakhir pada 2022, Istana: Kalau Bisa Secepatnya

Nasional
Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X