Kompas.com - 02/12/2020, 12:15 WIB
Petugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww. ANTARA FOTO/Didik SuhartonoPetugas menindak warga yang terjaring razia protokol kesehatan di akses keluar Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/12/2020). Razia yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan itu menjaring sejumlah warga yang tidak mengenakan masker dengan benar maupun tidak mengenakan masker sama sekali. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan keputusan pemerintah mengurangi libur akhir tahun merupakan langkah tepat untuk mencegah penularan Covid-19 lebih meluas lagi.

Kendati begitu, dia mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan harus tetap diperketat. Pemerintah daerah dan polisi harus bersikap tegas.

"Protokol kesehatan harus diperketat. Pihak kepolisian dan pemda harus menegakkan aturan, agar protokol kesehatan dipatuhi demi kebaikan bersama," kata Nabil saat dihubungi, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Isolasi Mandiri di Rumah Dinas, Anies Ajak Warga Terapkan Protokol Kesehatan

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak (3M).

Nabil pun mengatakan pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah harus jadi contoh soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Kepala daerah yang tidak tertib atau lalai menegakkan protokol kesehatan, sesuai pernyataan Menteri Dalam Negeri, bisa dikenakan sanksi.

"Ini pemerintah kan harus jadi contoh warganya, para pejabat dari pusat sampai daerah harus jadi teladan terkait pematuhan protokol kesehatan," ujar Nabil.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani sepakat dengan pernyataan Nabil. Netty mengatakan pemerintah tetap perlu melakukan berbagai langkah antisipasi lain demi mencegah lonjakan kasus Covid-19, meski libur akhir tahun dikurangi.

Ia meminta pemerintah terus mengingatkan pentingnya protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

"Terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prokes, pengetatan pengawasannya, dan penegakkan disiplin terhadap pelanggaran. Tidak ada liburan pun, jika masyarakat abai terhadap prokes dan tidak mau berpartisipasi dalam pemutusan mata rantai penularan, maka angka kasus tetap akan melonjak," kata Netty.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Nasional
MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

Nasional
Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Nasional
PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

Nasional
Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Nasional
KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X