Sejumlah Unit Kerja dan Lembaga di Istana Dinilai Tak Bermanfaat dan Boros Anggaran

Kompas.com - 02/12/2020, 11:00 WIB
Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang yang menjadi staf khususnya. Pengumuman itu dilakukan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang yang menjadi staf khususnya. Pengumuman itu dilakukan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, sejumlah unit kerja di Istana Kepresidenan tak jelas fungsi dan tugasnya.

Beberapa unit kerja itu dinilai hanya menghabiskan anggaran negara sehinggga ada baiknya dibubarkan.

Hal ini Trubus sampaikan merespons dibubarkannya 10 lembaga nonstruktural oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020.

"Kalau mau membubarkan, banyak lembaga-lembaga di Istana enggak punya manfaat," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (1/12/2020).

Beberapa yang dinilai Trubus tak jelas fungsinya di antaranya Staf Khusus Milenilai Presiden. Keberadaan stafus milenial dianggap memboroskan anggaran karena setiap stafsus digaji Rp 51 juta setiap bulan.

Baca juga: Dinilai Minim Kontribusi, Presiden Diminta Bubarkan Staf Khusus Milenial

Di awal periode kedua, Jokowi memang menunjuk tujuh orang stafsus milenial. Namun, Trubus menilai para stafsus ini tak tampak kinerjanya.

Lembaga lain yang dinilai tak banyak bermanfaat yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP).

Lembaga ini dinilai menjadi tempat yang sengaja disediakan Jokowi untuk memberikan kursi kepada figur tertentu seperti Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Dewan Pengarah BPIP.

"Hasil output-nya ke masyarakat apa? Apakah pendidikan Pancasila lebih baik? Enggak," ujar Trubus.

Baca juga: Refly Harun Minta Jokowi Bubarkan BPIP karena Dinilai Lembaga Tidak Jelas

Selain itu, Trubus menilai, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga tak jelas fungsi dan tugasnya.

"Menghabis-habiskan anggaran doang itu," kata dia.

Oleh karenanya, menurut Trubus, dibubarkannya 10 lembaga nonstruktural oleh Jokowi tak berpengaruh banyak terhadap efisiensi penyelenggaraan pemerintahan ataupun anggaran.

Sebab, lembaga yang dibubarkan tak bersifat strategis dan anggarannya tidak terlalu besar.

Baca juga: Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X